Yuddy Minta ASN di Kaltim Tetap Berpikir NKRI

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus mampu menjadi perekat persatuan bangsa. Hal itu disampaikan Yuddy sebagai respon atas tuntutan dari masyarakat Kalimantan Timur yang meminta status otonomi khusus untuk provinsi kaya sumber daya alam itu.
Yuddy mengatakan, pihaknya memahami adanya keinginan masyarakat Kaltim menginginkan status otonomo khusus karena memiliki sumber daya alam lebih besar. "Selaku pembantu presiden, sata akan menyampaikan aspirasi itu kepada Presiden," kata Yuddy dalam siaran pers yang diterima JPNN, Selasa (20/1).
Namun, menteri asal Hanura itu mengingatkan, tuntutan itu tidak boleh membuat ASN menjadi berjarak. Menurutnya, pola pikir ASN harus tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “ASN dan para pejabat di Kalimantan Timur harus tetap menjadi perekat kesatuan bangsa,” tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Awang Faroek menilai kucuran dana APBN untuk provinsi yang dipimpinnya tergolong kecil meski daerahnya kaya sumber daya alam terutama minyak dan ga. Karenanya, provinsi penghasil migas itu menuntut agar dijadikan daerah otonomi khusus.(esy/jpnn)
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan bahwa aparatur sipil negara (ASN)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- PN Jakbar Tunda Putusan Perkara Gugatan Lahan di Daan Mogot
- Polres Tarakan Diserang Oknum TNI, Kapolda dan Pangdam Langsung Angkat Bicara
- APJATI Antusias Sambut Pembukaan Penempatan PMI Sektor Domestik ke Timur Tengah
- Pemprov DKI Tak Akan Berikan Kompensasi untuk Warga yang Terdampak Bau RDF Rorotan
- Menhut Raja Antoni Memandikan Gajah di Tangkahan, Dukung Ekowisata di Taman Nasional
- Menhut Minta Jangan Ragu-Ragu, Regulasi yang Mempersulit Silakan Dilaporkan