Yuddy Minta KPK Maklumi Menteri Baru
Belum Laporkan Kekayaan karena Kesibukan
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaklumi para menteri di Kabinet Kerja yang melaporkan harta kekayaan. Alasannya, para menteri hingga saat ini masih disibukkan dengan penyusunan struktur dan koordinasi di kementerian masing-masing.
"Saya selaku MenPAN menyampaikan pemakluman kepada pimpinan KPK karena beberapa hari ini kami sangat memperhatikan suara-suara publik dari media massa dan imbauan pimpinan KPK agar menteri di Kabinet Kerja segera melaporkan harta kekayaannya," kata Yuddy di KPK, Jakarta, Rabu (5/11).
Yuddy menambahkan, pimpinan KPK bisa memaklumi kesulitan menteri di Kabinet Kerja yang tengah menyiapkan struktur kementerian, sumber daya manusia, dan melakukan koordinasi lintas kementeri. Sehingga, perlu waktu lama untuk melaporkan harta kekayaan.
Namun, Yuddy memastikan para menteri di Kabinet Kerja bakal secepatnya melaporkan harta kekayaan ke KPK. Politikus Hanura itu meyakini satu per satu para menteri akan segera menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK.
"Jadi harap maklum dan untuk waktu yang tidak terlalu lama setidaknya laporan sementara itu bisa disampaikan. Saya yakin insya Allah besok atau lusa beberapa menteri siap (melaporkan harta kekayaan)," tandas Yuddy.(gil/jpnn)
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Hari Ini Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2, Honorer Jangan Nekat Bertindak Konyol
- BMKG Ungkap Prakiraan Cuaca Hari Ini, Ada Hujan di Sejumlah Wilayah
- Seorang Nelayan Asal Pandeglang Tewas Tersambar Petir Saat Melaut, Tim SAR Bergerak
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Dimulai, Honorer Titipan Mencuat, Ternyata Ada Kejutan yang Muncul
- Hadir di Indonesia AI Day 2024, ESQ Perkuat Kolaborasi Teknologi dan SDM
- KTKI-P Laporkan Kebijakan Kemenkes, Wakil Presiden Diminta Turun Tangan