Yuddy Minta Laporan Harta PNS Dirahasiakan
![Yuddy Minta Laporan Harta PNS Dirahasiakan](https://cloud.jpnn.com/photo/picture/watermark/20150202_165625/165625_784136_PNS_dl.jpg)
jpnn.com - JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menginstruksikan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk melaporkan evaluasi pelaksanaan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN) kepada pimpinan instansi.
Pelaporan ini harus ditembuskan kepada MenPAN-RB agar bisa ikut memantau pelaksanaan pelaporan LHKASN ini.
"APIP dalam hal ini Inspektorat pada masing-masing instansi wajib menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan LHKASN. Kenapa harus lapor, agar bisa diawasi apakah SE No 1/2015 ini jalan atau tidak," tegas Yuddy kepada pers di kantornya, Senin (2/2).
Diingatkannya, pejabat di lingkungan APIP wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi LHKASN ini.
LHKASN ini akan menjadi tolok ukur seorang ASN ketika dipromosikan menjadi pejabat atau setelah menjabat. Apakah ada peni
“Inspektorat tidak boleh membeber siapa ASN yang paling banyak hartanya dan mana paling sedikit. Karena LHKASN ini bukan untuk konsumsi publik. Berbeda dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diekspos ke publik untuk kontrol sosial," bebernya.
Ditambahkan Yuddy, pelanggaran atas ketentuan ini akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu kebijakan ini akan menjadi kriteria dalam penilaian Zona Integritas dan Indeks Reformasi Birokrasi. (esy/jpnn)
JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menginstruksikan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- LTM PBNU Dorong Digitalisasi Masjid Melalui Aplikasi SIMASNU
- Main Dealer Honda Riau Berbagi Ilmu Kepada Pelajar SMK Masmur
- Kembali Pimpin KSPSI Jakarta, William Yani Akan Genjot Kompetensi Bidang Teknologi
- Pendaftaran PPPK 2024: Guru Pulang Sebelum Bel, Bagaimana Reaksi Siswa ya?
- Sengketa Proyek Hotel Mewah Ta'aktana Dibawa ke Pengadilan, KWI Diharap Turun Tangan
- Otto Hasibuan: Hanya Peradi yang Berwenang Mengangkat Advokat