Yuddy - Rudi Bentuk Tim Akselerasi e-Gov

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara sepakat membentuk tim untuk mengakselerasi salah satu program percepatan reformasi birokrasi ini.
 
Menteri Yuddy mengaku optimis, sistem e-gov bisa dilaksanakan dengan baik. Apalagi  program ini sudah didukung Presiden joko Widodo.

“Pak Presiden lebih menyukai sesuatu yang praktis dan detail. Apa manfaatnya, apa perubahan yang dirasakan? Misalnya dari sisi pemerintahan, dalam konteks G to G sekarang, bagaimana nanti setelah diimplementasikan," ujarnya saat rapat koordinasi bersama Kemenkominfo di Jakarta, Rabu (30/9).
 
Yuddy optimistis program ini akan terlaksana dengan baik. Apalagi saat ke Korea, pejabat di sana bilang kalau Indonesia akan mudah mengimplementasikan karena sudah ada infrastrukturnya. “Tinggal bagaimana membangkitkan human interestnya,” kata Yuddy.
 
Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN-RB Rini Widyantini mengatakan, dalam pelaksanaan e-gov, KemenPAN-RB membuat perumusan dan sinkronisasi, serta koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan e-gov.

Namun, KemenPAN-RB tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus di-support oleh Kementerian Kominfo mengenai pelaksanaan pembangunan sistem dan infrastruktur e-gov.

“KemenPAN-RB lebih pada membangun tata kelola business process-nya. Sedangkan Kominfo lebih kepada pembangunan sistem dan infrastruktur,” kata Rini.
 
Rini menambahkan, e-gov yang saat ini sedang digodok pemerintah bukan berbicara mengenai teknologi, tetapi suatu sistem tata kelola pemerintahan yang membentuk kemudahan dalam melaksanakan reformasi birokrasi.  

Dengan e-gov akan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan pemerintah, menghadirkan negera pada setiap level. “Pemerintah dengan mudah hadir di tengah masyarakat, begitu juga antar pemerintah,” terang Rini
 
Menkominfo Rudiantara  menambahkan, e-gov menyasar pemerintah kepada pemerintah, pemerintah kepada pelaku bisnis, dan pemerintah kepada masyarakat sipil.

Menurutnya, ujung tombak dari pelaksanan e-gov berada pada KemenPAN-RB karena yang menentukan pelayanan mana saja yang harus lebih baik. “Kemenpan harus mereview proses bisnisnya. Kominfo yang teknisnya," pungkasnya. (esy/jpnn)‎