Yuddy Sarankan Pejabat di Kementerian Tak Perlu Takut Eksekusi Anggaran
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan bahwa tidak perlu ada kekhawatiran tentang penggunaan anggaran di kalangan pejabat pada 12 kementerian baru yang mengalami perubahan nomenklatur dalam penggunaan anggaran. Menurutnya, sudah ada Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.
"Saya heran semua pejabat di kementerian jadi ketakutan dan malah diam menunggu. Padahal ini sudah mau masuk April," kata Yuddy, Jumat (27/3).
Dia menambahkan, KemenPAN-RB menargetkan sampai akhir April nanti penyerapan anggaran di kementerian/lembaga sekitar 50 persen. Itu pula sebabnya, para pejabat yang ada di kementerian baru diimbau secepatnya melakukan aksi.
"Para pejabat tidak perlu khawatir yang berlebihan. Proses penyerapan anggaran tinggal berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Kalau masuh dibutuhkan, Menkeu bisa membuat aturan khusus untuk penganggaran," tuturnya.
Kalau semuanya sudah jelas dan kementerian tidak melaksanakan pembiayaan program kerjanya, sambung Yuddy, hal itu justru menunjukkan para pejabatnya malas. "Kalau pejabatnya model begitu diganti saja karena tidak bisa kerja cepat," sergahnya.
Dia mencontohkan, saat ini penyerapan anggaran KemenPAN-RB sudah 20 persen. Sedangkan untuk realisasi tender proyek sudah 60 persen.
Yuddy menegaskan, capaian itu karena dirinya selalu mendorong pelaksanaan program kerja kementerian. "Kalau semua dijalankan sesuai aturan, tidak manipulasi, kenapa harus takut menjalankan program kerja kementerian. Yang takut-takut itu malah dipertanyakan. Kalau benar kenapa harus takut," tandasnya.(esy/jpnn)
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan bahwa tidak perlu ada kekhawatiran
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Prabowo Subianto Lantik Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional
- KAI Properti-Kemenkominfo Perkuat Pemahaman Implementasi UU PDP
- ASN Kemenkomdigi Ditangkap Kasus Judol, Legislator Dorong Pengusutan Sampai Mantan Menteri
- Viral Uang Gepokan, Bupati Lampung Timur Dilaporkan ke KPK
- Wakil Ketua MPR Ibas Berharap Kompolnas jadi Penyeimbang Baik Buruknya Wajah Polri
- Datangi Indekos, Densus 88 Antiteror Lakukan Tindakan, Apa yang Didapat?