Yudi: Gedung Baru DPR Tak Mendesak

JAKARTA – Direktur Reform Institute Yudi Latief menilai rencana pembangunan gedung DPR baru akan menelan dana senilai Rp 1,8 triliun itu bukan kebutuhan mendesak. Bahkan, rencana itu justru semakin menunjukkan sikap dewan yang lebih suka melayani diri sendiri ketimbang kepentingan publik. Padahal, kata Yudi, seharusnya dewan sebagai simbol dari perwakilan rakyat hendaknya lebih peka terhadap konstituennya. Situasi saat ini yang dianggapnya amat gawat karena buruh tiap hari mengeluh di may day, deindustrialisasi, lapangan pekerjaan berkurang, neraca APBN  yang tetap tidak seimbang seharusnya menjadi perhatian DPR.

“Tapi kok yang pertama-tama diperjuangkan memperbaiki gedung,” tanya Yudi dengan nada heran kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/5).

Yudi mengatakan fasilitas yang begitu banyak saat ini dimiliki DPR sudah lebih dari cukup untuk memulai melakukan pengabdian pada masyarakat. Kata dia,  rakyat saat ini sedang menuggu perubahan-perubahan penting didalam prilaku anggota dewan dan cara mereka membuat Undang-Undang yang punya pemihakan pada kepentingan banyak orang, dan juga  lebih  produktif dalam kemampuan melakukan pengawasan.

“Fungsinya itu harus lebih ditonjolkan ketimbang hanya sekadar untuk pencitraan bahwa dewan ini gedungnya bagus sehingga memberi kebanggaan semu,” katanya.