Yusril: Ajakan Presiden Jokowi Bisa Bikin Salah Paham

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat memisahkan agama dengan politik.

Yusril menilai hubungan agama dan negara itu bukan persoalan sederhana yang bisa diungkapkan dalam satu dua kalimat seperti dalam pidato Presiden Jokowi di Barus, Sibolga, Sumatera Utara, beberapa hari lalu.

"Pernyataan Presiden Jokowi itu dengan mudah dapat menimbulkan kesalahpahaman," kata Yusril dalam pernyataan tertulis, Rabu (29/3).

Yusril menuturkan bahwa dalam sejarah pemikiran politik di Tanah Air, debat intelektual tentang hubungan agama dengan negara pernah dilakukan antara Soekarno dan Mohammad Natsir sebelum kemerdekaan. Debat mereka berkisar tentang Sekularisme di Turki dan Kitab Al Islam wa Ushulul Hukm karya Ali Abdurraziq, seorang pemikir Islam dari Mesir di zaman itu.

Debat hubungan agama dengan negara juga menjadi topik hangat dalam sidang-sidang BPUPKI, ketika the founding fathers merumuskan falsafah bernegara yang berujung dengan kompromi. Baik melalui Piagam Jakarta 22 Juni maupun kompromi 18 Agustus 1945 yang melahirkan kesepakatan Pancasila sebagai landasan falsafah bernegara di Indonesia.

Tidak cukup di situ, debat kembali berulang dalam sidang Konstituante yang berakhir dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang sekali lagi berupaya mencari jalan tengah, jalan kompromi yang dapat diterima oleh semua golongan.

Dekrit Kembali ke UUD 45 akhirnya diterima secara aklamasi oleh DPR hasil Pemilu 1955, termasuk oleh Fraksi Partai Masyumi yang menerimanya sebagai "sebuah kenyataan" meski di Konstituante partai itu memperjuangkan Islam sebagai dasar negara.

Dengan diterimanya Pancasila sebagai landasan falsafah bernegara kita, ujar Yusril, maka Negara RI adalah jalan tengah antara Negara Islam dan Negara Sekular. Indonesia tidak merdeka menjadi sebuah Negara berdasarkan Islam dan tidak berdasarkan Sekularisme yang seperti dikatakan Prof Soepomo dalam sidang BPUPKI, yakni "negara yang memisahkan urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan".