Yusril Anggap Putusan MK soal UU Pilpres Salah dan Memalukan
jpnn.com - JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Yusril Izha Mahendra menyadari bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat. Namun, ia tetap tidak bisa tinggal diam ketika MK membuat putusan yang salah.
Hal ini disampaikan Yusril terkait putusan MK dalam perkara uji materi UU Pilpres yang diajukan Effendi Ghazali dan kawan-kawan. Menurut mantan Menteri Kehakiman dan HAM itu putusan MK dalam perkara itu tidak lazim.
"Sebagai orang yang belajar hukum, putusan pengadilan betapa pun salahnya, betapa pun begonya dia memutuskan perkara, itu tetap mengikat. Tapi sebagai orang yang belajar hukum tata negara, saya katakan putusan Anda itu salah dan memalukan," kata Yusril kepada wartawan di gedung MK, Jakarta, Senin (3/2).
Yusril merasa bertanggung jawab untuk meluruskan kesalahan yang dibuat MK. Pasalnya, Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang itu ikut terlibat langsung dalam pembuatan undang-undang tentang MK di era Presiden Megawati Soekarnoputri.
Karenanya Yusril mengaku siap menerima apapun yang diputuskan MK terkait uji materi UU Pilpres yang diajukannya, termasuk jika akhirnya bernasib sama dengan permohonan Effendi Ghazali. "Sejarah akan mencatat, saya sudah lakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Tapi melihat MK sekarang seperti ini tentu saya yang pertama kecewa," tandasnya. (dil/jpnn)
JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Yusril Izha Mahendra menyadari bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat. Namun, ia tetap
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 5 Berita Terpopuler: Arogansi Oknum Pengusaha Surabaya Luntur, Aksi Suruh Siswa Menggonggong Berujung Borgol
- Momen Seskab Teddy Dampingi Presiden Prabowo Temui Presiden Joe Biden di Gedung Putih
- Wamentrans Viva Yoga Berencana Revitalisasi Kawasan Transmigrasi untuk Mendukung Program Food Estate
- Wamen Viva Yoga: Kami Rancang Pembangunan Sentra Sapi Perah di Daerah Transmigrasi
- Ramses Nilai Rencana Bangun Universitas HAM Sangat Tepat di Indonesia
- Pimpinan DPR Mendukung Rencana Sekolah Negeri-Swasta Gratis di Jakarta