Yusril Anggap Sisminbakum Tak Merugikan Masyarakat

Yusril balas menuding Marwan. Menurut dia, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur itu tidak jelas mengungkapkan siapa rakyat yang dirugikan tersebut. Padahal, kata Yusril, program tersebut justru menguntungkan pelaku usaha untuk mempercepat proses pendirian perusahaannya. "Pengesahan dengan sistem manual, justru menimbulkan pungli dan banyaknya biaya ekstra yang dikeluarkan pengusaha untuk mengurus pengesahan perseroan," katanya.

Politikus Partai Bulan Bintang itu menambahkan, Sisminbakum dibuat untuk merespons kritik lembaga moneter internasional (IMF) dan Bank Dunia yang menuding Pemerintah RI lamban dalam mengesahkan perseroan. "Mustahil akan terjadi pemulihan ekonomi, investasi dan penyerapan tenaga kerja kalau pengesahan perseroan memakan waktu bertahun-tahun," katanya.

Kritik IMF dan Bank Dunia itulah, lanjut dia, yang membuat Pemerintah RI menandatangani "Letter of Intent" kepada IMF pada 21 Mei 2000. Isinya, komitmen untuk mempercepat proses pengesahan perseroan dalam rangka percepatan ekonomi. "Semuanya diputuskan dalam sidang kabinet yang dipimpin Gus Dur (Presiden RI saat itu, Red)," katanya.

Pemerintah, kata Yusril, "memutuskan mengundang swasta untuk membangun dan mengoperasikan jaringan teknologi informasi Sisminbakum. Perjanjiannya, Built, Operate and Transfer (BOT) selama 10 tahun. "Seluruh proses pengesahan tetap dilakukan oleh pegawai Kementerian Hukum dan HAM," katanya.