Yusril Beber Kecurangan Pemilu Bermodal Survei

jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah pimpinan partai politik bereaksi atas hasil survei tentang elektabilitas beberapa lembaga survei terakhir. Salah satunya, Ketua Majelis Syura DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengingatkan potensi terjadinya kecurangan pemilu secara sistemis.

''Hasil survei yang disulap bisa dijadikan awal upaya kecurangan pemilu yang sistemis,'' ujar Yusril Ihza dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (23/10).

Dia memaparkan, sudah lazim parpol atau politisi yang akan berkompetisi meminta lembaga survei melakukan riset opini publik. Tujuannya tidak semata-mata untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan parpol atau politikus yang bersangkutan, tapi juga untuk membentuk opini.

Tidak jarang suatu lembaga survei sudah menandatangani kontrak dengan partai politik atau politikus untuk jangka waktu tertentu. Nilai kontraknya tentu sesuai dengan kemampuan partai atau politikus yang bersangkutan. "Makin besar uang, makin canggih lembaga surveinya," ujar mantan ketua umum DPP PBB tersebut.

Biasanya, lanjut Yusril, laporan hasil riset terdiri atas dua macam. Ada survei yang benar dan hanya untuk kepentingan internal, ada pula yang tidak benar. Hasil survei yang tidak benar dan disulap dijadikan konsumsi untuk memengaruhi opini publik. ''Kalau opini sudah terbentuk, langkah selanjutnya adalah merekayasa perolehan suara agar pas seperti hasil survei,'' ungkapnya.

Dia menyatakan, banyak cara untuk merekayasa perolehan suara. Langkah pertama dimulai dari penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). "Makin kacau dan tidak akurat DPT, rekayasa akan makin mudah. Surat suara yang berlebih bisa dicoblos sendiri untuk memenangkan suatu parpol," ujarnya.

Lalu, siapa yang bisa melakukan kecurangan seperti itu? Menurut Yusril, yang bisa berbuat curang sistemis seperti itu hanya mereka yang kuat secara politik, birokrasi, dan finansial.

"Yang memprihatinkan, akhirnya pemilu ditentukan oleh transaksi uang dan kekuasaan. Suara rakyat dipermainkan dan dimanipulasi. Kedaulatan rakyat hanyalah mimpi," tegasnya.