Yusril Ihza Mahendra: Di Pemilu 2019 PBB Digebuki, Dibilang Kafir, Munafik
jpnn.com, JAKARTA - Partai Bulan Bintang (PBB) berencana menggelar muktamar dalam waktu dekat. Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra berharap nantinya bakal muncul pemimpin-pemimpin muda yang dapat membawa PBB lebih baik dan menjadi lebih besar.
"Mudah-mudahan muncul generasi baru melanjutkan partai ini. Kami harapkan dapat membawa partai lebih besar dan lebih baik di masa akan datang," ujar Yusril pada perayaan Milad ke-21 PBB yang digelar di DPP PBB, Jakarta, Rabu (24/7)
Selain membicarakan kepemimpinan PBB ke depan, dalam muktamar kata Yusril, juga akan dibicarakan sejumlah hal lain, termasuk struktur DPP dan masa depan partai.
Menurutnya, di usia ke-21 PBB telah mengalami masa pasang surut. Perolehan suara PBB pernah melewati ambang batas parlemen pada Pemilu 1999 lalu. Demikian juga di Pemilu 2004, suara PBB masih lumayan.
Pada Pemilu 2009 dan 2014, Yusril menilai PBB mengalami nasib kurang baik. Demikian juga pada Pemilu 2019, secara persentase menurun, tetapi jumlah pemilih sama seperti 2009.
BACA JUGA: Prabowo Ungkap Persamaan Prinsip Berpolitik Dirinya dengan Megawati
"Pada 2009-2014 banyak hambatan. Sementara di Pemilu 2019 ini PBB mengalami hambatan yang luar biasa, baik dari dalam maupun luar. Digebuki, dibilang kafir, munafik.Tetapi setelah pilpres ini saya melihat suasana politik sudah sangat berbeda. Sepertinya sudah halal semua," katanya.
Yusril juga mengajak seluruh kader PBB untuk tidak patah semangat karena partai itu tidak memenuhi ambang batas parlemen.
Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra sangat berharap muncul pemimpin-pemimpin muda yang dapat membawa PBB menjadi lebih besar.
- Terpidana Pemerkosa 48 Pria Reynhard Sinaga Dipukuli di Inggris, Begini Sikap Pemerintah
- PBB Bersiap Gelar Muktamar ke-VI di Bali untuk Memilih Ketum yang Baru
- Terobosan Hukum Bagi Pengguna Narkoba di KUHP yang Baru, Tak Lagi Dipidana
- Sejumlah Menterinya Prabowo Ini Disorot Warganet, Ada yang Bikin Blunder, duh
- Agus Andrianto Minta Arahan Yusril dalam Memimpin Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Yusril Sebut Kasus 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat