Yusril Ihza Mahendra: Saya Akan Lawan!
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra tidak habis pikir dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada mediasi yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta, Jumat (23/2).
Pasalnya, proses mediasi merupakan ajang penyelesaian sengketa sebelum masuk pada sidang sengketa pemilu.
Artinya, dimungkinkan ada komporomi. Namun, KPU sama sekali tidak menggubris alternatif-alternatif yang ditawarkan oleh PBB.
"Berkali-kali kami minta KPU kompromi, kami sudah memberikan tawaran, tapi KPU tidak menawarkan apa-apa. Datang hanya untuk menolak saja. Masa tidak ada kompromi? Tawaran dari pihak KPU apa? KPU tidak menawarkan kompromi apa-apa, langsung sidang adjudikasi (sengketa pemilu,red) saja," ujar Yusril di kantor Bawaslu.
Menurut Yusril, PBB sebenarnya tidak ingin melawan KPU. Hanya ingin menyelesaikan persoalan secara damai dan bermartabat, terkait keputusan penyelenggara pemilu menyatakan PBB tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi peserta Pemilu 2019, setelah keanggotaan di Manokwari Selatan, Papua Barat, dinyatakan TMS.
Namun, niat baik PBB tersebut ditolak mentah-mentah oleh KPU. Padahal, forum mediasi, kata pria yang dikenal sebagai pakar hukum tata negara ini, memiliki dasar hukum dan mengikat semua pihak.
Menurutnya, PBB menawarkan jalan damai karena ketika permasalahan berlanjut ke sidang sengketa pemilu di Bawaslu, permasalahan akan berlarut-larut.
"Kalau sudah dibawa ke sidang Bawaslu kan ada keputusan, banding lagi, sampai ke pengadilan tinggi berbulan-bulan. Dikerjai terus sampai habis waktu menghadapi persidangan. Sementara persiapan kami menghadapi pemilu sudah kocar-kacir. Kenapa kami terus diperlakukan seperti ini, baik oleh KPU yang lalu (periode 2017-2017) maupun KPU yang sekarang," ucapnya.
Yusril Ihza Mahendra kecewa berat lantaran KPU sama sekali tidak menggubris alternatif-alternatif yang ditawarkan oleh PBB.
- Terpidana Pemerkosa 48 Pria Reynhard Sinaga Dipukuli di Inggris, Begini Sikap Pemerintah
- PBB Bersiap Gelar Muktamar ke-VI di Bali untuk Memilih Ketum yang Baru
- Terobosan Hukum Bagi Pengguna Narkoba di KUHP yang Baru, Tak Lagi Dipidana
- Sejumlah Menterinya Prabowo Ini Disorot Warganet, Ada yang Bikin Blunder, duh
- Agus Andrianto Minta Arahan Yusril dalam Memimpin Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Yusril Sebut Kasus 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat