Yusril Ingatkan Implikasi Kegagalan KPU Gelar Pemilu
Senin, 18 Februari 2013 – 00:18 WIB

Yusril Ingatkan Implikasi Kegagalan KPU Gelar Pemilu
JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengaku gemas melihat kinerja Komisi Pemilihan umum (KPU). Penyebabnya bukan karena Partai Bulan Bintang (PBB) tempat Yusril berkiprah sebagai politikus tak diloloskan KPU menjadi kontestan Pemilu 2014. Alasan Yusril gemas, karena menurutnya KPU saat ini tak mau menerima kritik dan masukan sementara risiko besar mengancam bila para penyelenggara Pemilu gagal menggelar hajatan politik lima tahunan itu.
"Melihat komisioner KPU sekarang ini, saya gemas. Janganlah mereka (KPU, red) besar kepala tapi tidak menyadari risiko besar bagi negara ini kalau mereka gagal. Saya khawatir mereka tidak mampu menyelenggarakan Pemilu sepertt diamanatkan oleh UUD 1945 dan undang-undang," kata Yusril di Jakarta, Minggu (17/2).
Bekas Menteri Sekretaris Negara itu ingat betul ketika KPU gagal menetapkan hasil Pemilu 1999. Akibatnya, saat itu Presiden BJ Habibie selaku penanggung jawab Pemilu langsung mengambil alih tugas KPU untuk menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu 1999.
Namun Yusril mengingatkan, kini undang-undang tak lagi memungkinkan Presiden mengambil alih tugas penetapan hasil Pemilu dari KPU. "Kini tanggung jawab sepenuhnya ada pada KPU. Kalau Pemilu 2014 gagal, maka bangsa dan negara ini akan menghadapi krisis konstitusional yang tidak ada jalan keluarnya," ulasnya,
JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengaku gemas melihat kinerja Komisi Pemilihan umum (KPU). Penyebabnya bukan karena Partai
BERITA TERKAIT
- Wajar Banyak yang Tidak Suka Monolog Gibran, Ini Analisis Efriza
- PAN Dukung Prabowo Jadi Capres 2029, Cak Imin: Tergesa-Gesa Amat, Sih
- Kanang Tekankan Peran Vital PJT I dan II Dukung Swasembada Pangan hingga IKN
- Connie Serahkan Dokumen Rusia ke DPP PDIP, Isinya Berkas & Diska Lepas
- Temukan Pangan Olahan Mengandung Babi, BPOM dan BPJPH Diapresiasi
- MPR Resmi Bentuk Organisasi Ini, Tugasnya Bantu Pemerintah Urus Masalah di Papua