Yusril Ingatkan Jokowi soal Kesan Yasonna Jadi Tukang Adu Domba

jpnn.com - JAKARTA - Yusril Ihza Mahendra yang kini menjadi kuasa hukum DPP Partai Golkar versi musyawarah nasional (munas) Bali menyarankan Presiden Joko Widodo segera mengevaluasi kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly. Menurut Yusril, langkah Yasonna mengakui kubu Golkar kubu Agung Laksono merupakan kesalahan besar sekaligus mengulangi kekeliruan serupa dalam konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Saya menegaskan, bahwa Presiden Jokowi harus segera mengevaluasi kinerja ,enkumham dalam pengesahan pengurus partai politik. Sudah dua kali menkumham melakukan kesalahan dalam pengesahan tersebut. Kesalahan pertama dalam mengesahkan kubu Romi di PPP. Kini ,enkumham bakal bikin kesalahan lagi dengan surat yang dikirimkannya ke DPP Golkar yang mengisyaratkan akan mengakui Golkar kubu Agung Laksono," kata Yusril, Kamis (12/3).

Mumpung surat keputusan pengesahan kubu Agung Laksono belum diterbitkan, kata Yusril, maka sebaiknya Jokowi bertindak cepat. Yusril yang juga mantan menteri hukum dan perundang-undangan itu menegaskan, sebaiknya Jokowi mencegah Yasonna melakukan kesalahan fatal.

"Cegah Yasonna bikin kesalahan fatal lagi. Kalau itu terjadi, Yasonna telah membuat kesan pemerintah Jokowi tukang adu domba partai politik demi keuntungan diri sendiri memperkuat dukungan terhadap Koalisi Indonesia Hebat (KIH)," ujarnya.

Yusril menambahkan, kesan seperti itu tidak baik bagi pemerintahan Jokowi dan PDIP. Sebab PDIP sudah pernah mengalami betapa sakitnya diadu domba oleh pemerintah Orde Baru yang mendukung kubu Suryadi untuk melawan kepemimpinan Megawati.

"Apa yg pernah dialami di masa lalu itu, jangan diulangi ketika kini PDIP menjadi partai penguasa. PDIP harus berjiwa besar. Saya adalah orang pertama yang diserahi tanggung jawab oleh Presiden Habibie untuk menyusun draf undang-undang partai politik di tahun 1998," ungkapnya.

Ketika itu menurut Yusril, dia bersikap tegas bahwa pemerintah tidak boleh campur tangan ke dalam partai politik manapun. "Makanya, pendaftaran partai politik saya alihkan dari Kemdagri ke Kemenkuham agar pendaftaran partai politik bebas dari pertimbangan dan kepentingan politik pemerintah," pungkasnya.(fas/jpnn)