Yusril Janji Penuhi Panggilan JaksaKejakgung

Dari hasil konsultasi dengan pihak Departemen Keuangan didapat kesimpulan bahwa biaya akses menggunakan jaringan IT itu bukan obyek yang harus dikenakan PNBP, ungkap Yusril Ihza Mahendra, yang juga Ketua Dewan Syuro Partai PBB itu.

“Jaringan itu ibarat jalan menuju Departemen Kehakimanj dan Ham, sementara seluruh proses pengerjaan pengesahan perseroan, mulai dari pengecekan, yakni para notaris yang mau menggunakan jaringan itu, mereka membayarnya kepada pihak swasta dan koperasi yang membangun dan mengoperasikan jaringan itu,” tegas Yusril.

Biaya penggunaan jaringan IT itu, lanjutnya, dipungut oleh notaris dari klien mereka – para pengusaha yang ingin membentuk perseroan – yang ingin menggunakan  Sisminbakum untuk mempercepat proses pengecekan nama perusahaannya dan mengesahkannya. “Uang itu kemudian dibayarkan langsung kepada koperasi dan PT SRD. Jika klien atau notarisnya tidak mau, mereka dapat mengurus pengesahaan itu secara manual, mereka tetap harus membayar biaya pelayanan pengesahan yang disetor sebagai PNBP. Begitu pula biaya mencetak berita negara untuk mengumumkan pengesahan perusahaan itu, dibayarkan kepada PT Percetakan Negara.”

Yusril mengakui, pada 2003 BPKP melayangkan surat kepada Menteri Kehakiman dan Ham yang menyarankan agar biaya akses  Sisminbakum dimasukan ke dalam PNBP dan dikategorikan sebagai pelayanan kepada masyarakat.