Yusril Janji Penuhi Panggilan JaksaKejakgung

Dia menyarankan, persoalan ini hendaknya dapat diselesaikan menurut mekanisme UU PNBP itu sendiri, bukan melihatnya sebagai masalah pidana. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan tahun 2000 tentang pemberlakuan  Sisminbakum adalah tindakan jabatan yang berisi kebijakan untuk mengat6asi keterlambatan dan kekecewaan masyarakat atas pelayanan pengesahan perseroan dan sekaligus memangkas ekonomi biaya tinggi.

“Sebagai kebijakan, tindakan itu bukanlah tindakan pribadi, karena kebijakan itu terus berlanjut sampai sekarang, sementara telah enam kali Menteri Kehakiman dan Ham berganti sampai Menteri Andi Mattalata sekarang ini. Jika dikemudian hari, kebijakan itu dinilai keliru, maka pejabat penerusnya dapat memperbaiki kebijakan itu. Sekali lagi, masalah haruslah dilihat dalam konteks hukum administrasi negara, bukan melihatnya dari sudut hukum pidana,” tegas Yusril Ihza Mahendra. (Fas/jpnn)