JPNN.com 
Yusril Minta DPR Tolak Perppu Ormas, Ini Alasannya
Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo juga tidak pernah memanggil maupun memperingatkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). “Jadi, kegentingannya di mana?” tegas Yusril.
Dia pun heran karena langkah pemerintah membubarkan HTI hanya melalui surat keputusan menkumham yang tidak disertai pertimbangannya. Konsiderannya hanya membaca surat menkopolhukam.
“Yang isinya apa kita tidak tahu lalu membubarkan. Konsiderannya apa? Bertentangan dengan Pancasila? Kami tidak tahu. Jadi, hal ihwal kegentingan memaksa tidak cukup untuk dikeluarkan Perppu,” katanya.
Dia mengatakan, jika memang ada ormas yang bertentangan dengan Pancasila maka seharusnya pemerintah membawanya ke pengadilan. Dalam pengadilan itu bisa diperdebatkan tentang hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila.
“Tapi sekarang kewenangan pengadilan tidak ada,” ujarnya.(boy/jpnn)
Yusril Ihza Mahendra menyatakan, tidak ada kegentingan yang memaksa sebagai alasan bagi pemerintah untuk menerbitkan Perppu Ormas.
Redaktur & Reporter : Boy
- Ini Kata Menko Yusril soal Kasus Suap Hakim Rp 60 Miliar
- Menko Yusril Pastikan RI Lindungi WNI yang Hadapi Masalah Hukum di Luar Negeri
- Organisasi Terlarang HTI Muncul Lagi, Ansor-Banser Desak Pemerintah Bertindak Tegas
- WSN Surati Presiden Prabowo terkait Perpres Penertiban Kawasan Hutan
- Menko Yusril dan Deretan Pejabat Hadiri Malam Apresiasi Karya Jurnalistik Iwakum
- Afriansyah Noor Keluar dari PBB Setelah Kalah Pemilihan Ketum
