Yusril Minta Kwik Jelaskan Sisminbakum

JAKARTA --Mantan Menkeh HAM Yusril Ihza Mahendra terus berupaya bisa lolos dari jerat hukum kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Kali ini, Yusril meminta mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie berbicara soal kebijakan Sisminbakum.

   

Maqdir Ismail, salah satu kuasa hukum Yusril mengatakan, Kwik merupakan salah satu mantan menteri yang memahami tentang alasan diambilnya kebijakan Sisminbakum. "Pak Kwik yang paling banyak tahu kebijakan pemerintah saat itu. Ini untuk membuka mata Kejaksaan Agung," kata Maqdir dalam keterangan tertulisnya.

   

Menurut pengacara senior itu, saat itu, kebijakan Sisminbakum justru berdampak besar pada pemulihan ekonomi. Namun saat ini, kebijakan itu justru disebutkan sebagai tindak pidana korupsi. Maqdir mengatakan, dengan Kwik menjelaskan tentang kebijakan Sisminbakum, masyarakat akan mengetahui latar belakang kebijakan tersebut. "Agar dapat menilai juga, betapa naif pikiran para penyidik di kejaksaan agung," urainya.

    

Alumnus fakultas hukum UII Jogjakarta itu menguraikan, Sisminbakum merupakan kebijakan mengatasi krisis ekonomi di tahun 2000. Hal itu tercantum dalam Letter of Intent pemerintah Indonesia kepada IMF tanggal 17 Mei 2000. LoI itu ditandatangani oleh Menko Ekuin Kwik Kian Gie, Menkeu Bambang Sudibyo dan Gubernur BI Syahril Sabirin. "Kalau semua upaya penanganan krisis waktu itu, sekarang dikriminalisasi, maka puluhan bekas menteri akan dituntut ke pengadilan," terang Maqdir.