Yusril Sarankan NII Salurkan Aspirasi Sesuai Konstitusi
Kamis, 05 Mei 2011 – 21:01 WIB

Yusril Sarankan NII Salurkan Aspirasi Sesuai Konstitusi
JAKARTA - Mantan menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu memberantas keberadaan kelompok Negara Islam Indonesia (NII) jika gerakan tersebut tidak melanggar hukum. Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu justru menyarankan komunitas NII memperjuangkan aspirasinya melalui jalur yang konstitusional.
“Saya tidak mau mengajari negara. Sepanjang dia tidak melanggar hukum tidak apa-apa, kecuali mereka melanggar hukum, itu bisa dilarang,” kata Yusril di gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (5/5).
Baca Juga:
Menurut guru besar ilmu hukum tata negara ini, jika aspirasi kelompok gerakan NII jika dinilai benar oleh komunitasnya maka sebaiknya diperjuangkan dengan cara-cara sah dan konstitusional. “Intinya saluran dari gerakan itu tersedia lewat jalan konstitusional. Bila mereka punya ide begitu dan mau diperjuangkan lewat MPR bisa saja dan tidak bisa dilarang,” ujar Yusril.
Dikatakan Yusril bahwa Islam tidak mengajarkan kekerasan, tetapi merupakan rahmat bagi seluruh umat manusia sehingga semua perbedaan falsafah dapat diselesaikan secara demokratis. “Kalau saya harus menempuh cara yang demokratis dan saya yakin bahwa Islam itu Rahmatan Lilalamin. Tetapi Islam juga bisa melahirkan falsafah yang berbeda-beda,” tandasnya. (kyd/jpnn)
JAKARTA - Mantan menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu memberantas keberadaan kelompok Negara Islam
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Bikin Heboh, Tanaman Mirip Ganja Ditemukan di Pekanbaru, Begini Kata Polisi
- Oknum Polisi Aniaya Mantan Pacar, Korban Mengaku Orang Tuanya Juga Diancam Akan Dibunuh
- Bank DKI Salurkan KJP Tahap I 2025 Bagi Penerima Baru Sebanyak 43.502 Siswa
- Kapolri Jenderal Listyo Membuka Orientasi XII HIKMAHBUDHI, Candra Aditiya Nugraha: Ini Kegiatan Berskala Nasional
- Viral Ulat di Menu Makan Bergizi Gratis, Disdik Semarang Belum Terima Laporan Resmi
- Bamsoet Prihatin Muruah Pengadilan Rusak Akibat Rentetan Kasus Melibatkan Hakim