Yusril Sebut Kasus 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebutkan kasus 1998 tidak termasuk pelanggaran HAM berat.
Hal itu diungkapkannya seusai dilantik sebagai Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Istana Negara, Senin (21/10).
Yusril menjawab hal tersebut saat ditanya wartawan apakah kasus 1998 termasuk pelanggaran HAM berat atau tidak.
“Enggak (termasuk pelanggaran HAM berat),” ucap Yusril di Istana.
Eks Mensesneg itu pun mengeklaim bahwa dalam beberapa tahun terakhir tidak ada kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.
“Selama beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat,” kata dia.
Menurut dia, setiap kejahatan sebenarnya adalah bentuk pelanggaran HAM. Namun, tidak semuanya bisa digolongkan sebagai pelanggaran HAM yang berat.
Pelanggaran HAM yang berat, kata dia, hanya genosida maupun pembersihan etnis (etnic cleansing).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebutkan kasus 1998 tidak termasuk pelanggaran HAM berat.
- Pimpinan DPD Minta Kejagung Jangan Gentar Hadapi Koruptor
- IKASTARA Legal Gelar Launching dan Seminar Hukum
- Revisi KUHAP, Akademisi FHUI Sebut Penguatan Dominus Litis Meningkatkan Efektivitas Gakkum
- Prabowo Bakal Keluarkan Keppres Pemulihan Pelanggaran HAM Berat
- Kideco Fasilitasi Pembentukan Hukumonline Corner di Ummul, Kabar Baik Buat Dosen dan Mahasiswa
- Kubu Harun-Ikhwan Ungkap Fakta Baru, Optimistis Hadapi Putusan MK