Yusril Sebut Pemikiran Wamenkumham Kacau

JAKARTA--Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan, kebijakan moratorium remisi bagi terdakwa korupsi, jelas melanggar aturan.  Yusril pun menyebut, pemikiran Wakil Menkum dan HAM Denny Indrayana, yang menghembuskan moratorium remisi korupsi sedang kacau.

Dia mengingatkan, seorang narapidana itu harus mendapatkan haknya tidak ada lagi kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan.“Tapi, apakah dia berkelakuan baik saat menjalani hukuman dari perbuatan pidana yang dilakukannya,” katanya saat diskusi bertema Moratorium Remisi untuk Koruptor, Legal atau Melanggar? di ruang wartawan DPR RI, Kamis (3/11).

Yusril pun menegaskan, dalam Undang-undang sudah diatur bahwa kalau seseorang sudah menjalani 1/3 masa hukuman, maka sudah bisa mendapatkan remisi. Itu merupakan hak dari seorang narapidana yang sudah dijamin UU.

“Ukuran remisi bukan kejahatan yang dilakukan. Tapi, apakah setelah dipidana itu insyaf dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang dilakukan sebelumnya,” katanya.  Makanya, dia beda pendapat dengan Denny Indrayana.