Yusril: Sulit Menghadirkan Saksi dari Penegak Hukum
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Tim Hukum Joko Widodo - Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mengakui sulit menghadirkan saksi dari kalangan penegak hukum untuk menanggapi ketidaknetralan kepolisian dan intelijen seperti yang dituduhkan kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
“Itu biasalah dalam sidang-sidang pilkada sering hal itu diminta misalnya di Papua sering sekali polisi diminta hadir. Itu enggak pernah ada yang mau mengabulkan," kata Yusril usai persidangan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (19/6).
Yusril menjelaskan, kewajiban menghadirkan saksi jatuh pada tangan pihak yang bersengta. Bukan kewajiban dari MK.
BACA JUGA: PDIP Bahas Politik Hukum Bersama Para Pakar dan Praktisi
"Kalau mereka katakan ada pelanggaran, nah, harus buktikan, hadirkan aparat. Nah, kadang-kadang mau datang tetapi atasanya enggak diizinkan," kata dia.
Oleh karena itu, lanjut Yusril, di sini setiap advokat memutar kepala untuk memberikan kesaksian dari pihak berbeda. Menurut Yusril, intinya kesaksian itu bisa menjawab kenetralan aparat dalam sengketa Pemilu.
"Advokat harus buktikan gimana buktikan dalil-dalilnya kalau enggak cara ini, ya itu. Itu yg harus dilakukan advokat," tutup Yusril.(tan/jpnn)
Ketua Tim Hukum Joko Widodo - Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mengakui sulit menghadirkan saksi dari kalangan penegak hukum untuk menanggapi ketidaknetralan kepolisian dan intelijen seperti yang dituduhkan kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Sejumlah Menterinya Prabowo Ini Disorot Warganet, Ada yang Bikin Blunder, duh
- Agus Andrianto Minta Arahan Yusril dalam Memimpin Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Yusril Sebut Kasus 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat
- Dilantik Jadi Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Kemasyarakatan, Yusril Fokus dengan Hal Ini
- Bareskrim Diminta Tinjau Ulang Penetapan Tersangka Direksi PT KSM oleh Polda Metro
- Yusril Minta Perlindungan Hukum Pada Presiden Terkait Kasus Lahan di Musi Banyuasin