Yusril: Yurisprudensi MA Hilangkan Kepastian Hukum

Sementara ketua majelis hakim, M Alim mengatakan, hasil sidang Panel perbaikan permohonan ini  akan dilaporkan dalam pleno untuk menentukan tindaklanjut pengujian Undang-Undang tersebut.

Seperti diketahui, terdakwa kasus korupsi dana Pajak Bumi Bangunan atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (DBH-PBB/BPHTB) yang menjabat Gubernur Bengkulu, Agusrin Nazamuddin menguji pasal 67 dan 244 KUHAP. Pasal itu mengatur tidak adanya upaya hukum jaksa jika seorang terdakwa telah divonis bebas.

Agusrin mempermasalahkan vonis bebas murninya di PN Jakarta Pusat terhadap dirinya, tapi jaksa melakukan upaya kasasi sehingga putusan belum dieksekusi, yang berakibat dirinya belum bisa aktif lagi sebagai gubernur. (kyd/jpnn)