Zainut: MUI Tidak Pernah Minta Presiden Bubarkan BPIP
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi meluruskan informasi tentang permintaan kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Sampai saat ini, kata dia, MUI Pusat tidak mengeluarkan pernyataan apa pun terkait Rancangan Undang-undang (RUU) BPIP.
"MUI Pusat tidak mengeluarkan pernyataan resmi terkait RUU BPIP," kata Zainut dalam pernyataan resminya, Minggu (23/8).
Sehubungan dengan beredarnya berita tentang MUI mengeluarkan maklumat berupa peringatan (tahdzir) menolak keras RUU BPIP. Di mana dalam maklumat itu MUI juga meminta Presiden membubarkan BPIP, maka MUI Pusat memberikan pernyataan sebagai berikut:
1. Bahwa pernyataan yang mengatasnamakan MUI di atas adalah tidak benar dan bukan bersumber dari MUI. MUI tidak mengeluarkan edaran sebagaimana yang beredar dan dikutip oleh beberapa media daring. Karenanya MUI meminta masyarakat untuk tidak terpancing dan tidak menyebarluaskan edaran yang mengatasnamakan MUI tersebut.
"MUI juga meminta masyarakat agar waspada propaganda dari pihak-pihak yang mengatasnamakan MUI yang bisa menyebabkan keresahan," tegas Zainut.
2. MUI dalam mencermati perkembangan RUU BPIP telah membentuk tim yang keanggotaannya terdiri dari Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI,.yang ditugaskan untuk melakukan pengkajian dan pendalaman terhadap RUU tersebut dan hasilnya sudah diserahkan kepada Dewan Pimpinan MUI Pusat pada Rapat Pimpinan pada Selasa, 11 Agustus 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut :
a. Bahwa Tim Pengkaji RUU BPIP memberikan masukan kepada DP MUI agar RUU BPIP diperbaiki dan disempurnakan, baik dari aspek kelengkapan persyaratan dan prosedur pengajuan prolegnas maupun subtansi RUU-nya.
Zainut Tauhid Sa'adi menegaskan MUI pusat tidak pernah menolak RUU BPIP dan meminta presiden membubarkan BPIP.
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi