Zainut: Tidak Ada Niatan Pak Suharso Merendahkan soal Amplop untuk Kiai

Sekaligus merespons pidato Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang mengatakan PPP harus menjadi partai yang menjunjung tinggi sila ke-1 Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Bukan mengedepankan keuangan yang mahakuasa.

Ketum PPP, terang Zainut, ingin mengatakan apakah yang biasa dilakukan para santri, muhib, dan masyarakat ketika sowan kepada kiai dengan memberi amplop (bisyaroh) itu termasuk perilaku yang membenarkan hal yang biasa, atau membiasakan hal yang benar?.

Sebab, hal seperti itu sudah menjadi kelaziman di kalangan masyarakat pesantren sebagai bentuk penghormatan dan memuliakan guru atau kiai. Dia mempertanyakan pakah hal tersebut termasuk katagori perbuatan penyuapan atau korupsi.

"Itu sesungguhnya mafhum mukhalaf dari apa yang disampaikan beliau, sebuah telaah kritis agar kita bijak dalam menilai sesuatu," tuturnya.

Lebih lanjut pidato Suharso ingin menjawab pernyataan KPK, yaitu bagaimana membangun sebuah sistem demokrasi hebat dan berintegritas. Jadi, ketika memulai pidato dengan menjabarkan kondisi riil di masyarakat, agar bisa memberi solusi yang tepat.

Dengan memberikan ilustrasi seperti tersebut, menurut Zainut, Suharso bermaksud ingin meyakinkan kepada KPK agar bisa memahami kondisi riil yang terjadi di masyarakat.

Ada istilah yang juga Suharso sampaikan bahwa setiap [emilu itu harus ada NPWP, Nomor Piro Wani Piro. Hal tersebut menggambarkan praktik politik transaksional di tengah masyarakat yang begitu terstruktur, sistematis, dan masif.

"Maka beliau minta kepada KPK untuk ikut memberikan edukasi kepada masyarakat melalui program politik cerdas bebas korupsi," ucapnya