Zero Burning Harus Berlaku untuk Korporasi dan Petani

jpnn.com - JAKARTA - Pemerhati masalah lingkungan dari Paradigma Institute, HR Prasetyo Sunaryo menyatakan bahwa pemerintah harus menerapkan kebijakan zero burning bagi korporasi maupun petani tradisional yang hendak membuka lahan. Menurutnya, kebijakan itu harus berlaku menyeluruh tanpa pandang bulu.

Prasetyo mengatakan, selama ini ada beberapa motif dalam pembakaran lahan. Pertama memang untuk membuka lahan pertanian baru. Yang kedua adalah sekadar untuk membersihkan semak-semak.

Menurutnya, pembakaran lahan skala kecil pun sebenarnya tak bisa dibiarkan. Sebab, ketika ada banyak petani membakar lahan, maka titik kebakarannya jadi banyak sehingga imbasnya pun lebih besar.

“Ketika terbawa angin, api merembet ke lahan milik warga lainnya atau juga korporasi sehingga skalanya mendadak jadi amat signifikan. Jadi zero burning itu harusnya berlaku ke semua pihak,” ujar Prasetyo dalam layanan pesan singkat, Senin (12/10).

Ia menambahkan, pemerintah mestinya bisa memaksimalkan pemanfaatan citra satelit dari Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) untuk memantau titik api. Selain itu, lanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) setiap hari juga menyuguhkan data terkini tentang lokasi-lokasi hotspot.

Karenanya, lanjut Prasetyo, agar kebakaran ta terus terulang maka data dari dua instansi tepercaya itu perlu menjadi pegangan.  “Khawatirnya, aparat terkait menganggapnya peringatan itu hanya kebakaran biasa,” tuturnya.(ara/JPG/jpnn)