Zona Integritas di KKP Bikin Lega Menpan&RB
Jumat, 13 Juli 2012 – 20:20 WIB

Zona Integritas di KKP Bikin Lega Menpan&RB
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencanangkan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penandatangan zona integritas yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sharif C Sutardjo di kantornya, Jumat (13/7), disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN&RB) Azwar Abubakar dan anggota Ombudsmen Republik Indonesa (ORI) Pranowo Dahlan. Sementara Menteri KP Sharif C Sutardjo mengatakan, pencanangan zona integritas merupakan langkah nyata untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Dia berpesan agar aparatur di kementrian yang dipimpinnya mampu memberikan pelayanan publik yang baik tanpa adanya sedikitpun tindakan diskriminatif.
Dalam sambutannya Azwar menyatakan, pencanangan zona integritas itu menandakan reformasi birokrasi di KKP benar-benar berjalan. "Saya jadi lega dan semakin besar hati. Soalnya ada pihak-pihak tertentu yang pesimistis bahwa gerakan reformasi birokrasi ini hanya akan menggebu selama dua tahun dan setelah itu layu,” ujarnya.
Baca Juga:
Dijelaskan Azwar, inti reformasi birokrasi meliputi tiga hal, yakni bersih, kompeten dan melayani. “Bersih dari pengaruh KKN maupun politisasi, dan kompeten. Melayani selain pelayanan dasar bagi masyarakat juga memberikan pelayanan untuk investasi. Dalam kaitan ini birokrat di KKP sangat berkaitan erat dengan pelayanan untuk kegiatan investasi yang ujung-ujungnya menuju peningkatan kesejahteraan rakyat,” bebernya.
Baca Juga:
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencanangkan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penandatangan zona
BERITA TERKAIT
- Komisi II DPR: BKD Jateng Bersalah atas Gagalnya 592 Lulusan PPG di Seleksi PPPK
- Jujurlah, Apa Alasan Pengangkatan PPPK 2024 Maret 2026? Ada 3 Hal Harus Dijelaskan
- Gandeng Komdigi, Mentrans Iftitah Ingin Transformasi Transmigrasi Optimal
- Keluarga Gamma Rizkynata: Hukuman Aipda Robig Harus Maksimal, Jangan Dikurangi!
- RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah Perlu Partisipasi Publik demi Tata Kelola yang Adil
- Ahmad Luthfi: Jawa Tengah Siap Sambut Kedatangan Pemudik Lebaran 2025