Zona Merah Covid-19 Banyak, Ketua DPD Minta Pemerintah Kaji Ulang Jadwal Pilkada

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah mengkaji ulang penetapan jadwal pilkada serentak karena masih banyak zona merah Covid-19.

La Nyalla meminta keputusan rapat kerja antara Komisi II DPR, Mendagri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu dan DKPP, yang menyepakati Pilkada serentak 9 Desember 2020, dikaji ulang keputusan. Terlebih lagi, Kemenkes dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 belum pernah menyatakan wabah corona berakhir.

“Sampai hari ini masih banyak daerah baik provinsi maupun kabupaten kota yang masih dalam zona merah, bahkan kurvanya belum menurun. Malah di sebagian daerah menunjukkan tren naik. Itu dari sisi wabah itu sendiri," kata Nyalla, Kamis (28/5).

Ia menambahkan, hal ini belum dilihat dari sisi kualitas pilkada apabila diselenggarakan dalam situasi pandemi belum dinyatakan berakhir.

"Ini penting untuk dikaji secara mendalam, termasuk apa urgensinya harus dipaksakan tahun ini?” ungkap La Nyalla.

Dia mencontohkan di Jawa Timur, kemarin, Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, Joni Wahyuhadi, menyatakan khawatir Kota Surabaya bisa menjadi seperti Kota Wuhan, Tiongkok.

Karena penyebaran corona di Surabaya sangat cepat. Sebanyak 65 persen angka kasus Covid-19 di Jatim disumbang dari Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Sementara Surabaya, Sidoarjo dan Gresik akan menggelar pilkada serentak.

La Nyalla mengungkapkan republik ini tidak terancam bubar hanya karena pilkada ditunda. Sebab, sudah ada mekanisme bila masa jabatan kepala daerah berakhir, bisa ditunjuk pelaksana tugas untuk menjalankan pemerintahan daerah.