Zona Perdagangan Bebas Batam Perlu Dievaluasi

Ditanya tentan tudingan bahwa pemerintah pusat hanya setengah hati memberikan status FTZ ke BBK, dengan lugas Bachrul menampiknya. Meski demikian ia mengakui tidak semua kewenangan pusat dalam pengaturan di FTZ BBK bisa dilimpahkan ke daerah.

"Filosofis dasar pembentukan FTZ itu semangat otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Oleh karenanya tidak semua kewenangan dilimpahkan ke DK (Dewan Kawasan) dan BP (Badan Pengusahaan FTZ), salah satu contohnya ketentuan mengenai Barang yang dilarang Impor/dilarang ekspor masih diatur oleh pusat," sebutnya.

Bagaimana dengan anggapan bahwa masyarakat Batam selama ini justru tidak merasakan manfaat FTZ? Bahcrul menegaskan, mengacu pada Perpu Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas maka jangka waktu suatu kawasan ditetapkan sebagai FTZ adalah 70 tahuh. "Tentunya kita masih punya waktu untuk membenahi FTZ BBK dimaksud, sehingga tujuan pembentukan FTZ BBK dapat tercapai," tegasnya.(chi/ara/jpnn)