Zonasi PPDB Bongkar Jual Beli Kursi di Sekolah Favorit
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat dan Praktisi Pendidikan, Indra Charismiadji, kembali mengkritisi pemerintah daerah yang tidak siap melaksanakan sistem zonasi dalam PPDB (penerimaan peserta didik baru). Ini dibuktikan dengan banyaknya antrean di sekolah-sekolah karena kurang sosialisasi.
"Sistem zonasi ini tujuan sebenarnya bagus untuk menjadikan semua sekolah negeri itu bagus mutunya. Sayangnya implementasinya tidak berjalan bagus karena pemda setengah hati menjalankannya," kata Indra saat dihubungi, Kamis (20/6).
BACA JUGA: Protes PPDB Sistem Zonasi, Ada Orang Tua Ajukan Uji Material Permendikbud ke MA
Menurut Indra, sudah saatnya pemda dikritisi karena tidak peduli dengan akses pendidikan. Pemda setengah hati karena takut ketahuan kalau layanan pendidikan selama ini buruk.
"Pemda tetap ingin ada sekolah favorit karena ingin menutupi kebobrokannya. Kebobrokannya ketutup dengan nilai tinggi anak-anak pintar di sekolah favorit. Padahal aslinya ada banyak sekolah negeri yang nilainya jeblok karena kurang fasilitas dan kualitas gurunya pas-pasan," beber Indra.
Dari pengamatan Indra, pemda yang tidak sepenuhnya menjalankan zonasi karena takut kebongkar jual beli jabatan dan bangku di sekolah favorit. Sudah rahasia umum, sekolah favorit paling banyak diisi anak orang berada dan kalangan pejabat. Padahal sekolah negeri favorit itu dibiayai negara sehingga gratis.
"Pemda kebanyakan bergantung sama program pusat (Kemendikbud). Itu yang bikin mutu pendidikan tidak meningkat. Dengan zonasi semua disamaratakan. Yang sekolah bagus tidak perlu lagi terus disubsidi pemerintah. Yang sekolah biasa-biasa ditopang terus dananya dan sumber daya pendidiknya agar bisa bagus," tandas dia. (esy/jpnn)
Pengamat dan Praktisi Pendidikan, Indra Charismiadji, kembali mengkritisi pemerintah daerah yang tidak siap melaksanakan sistem zonasi dalam PPDB.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Ungkap Kebijakan PPDB, Tetap Sistem Zonasi?
- Gibran Bercerita tentang Suratnya yang Tidak Direspons Menteri
- Sukarelawan Prabowo-Gibran Usulkan Perluasan Zonasi Pendidikan hingga Tingkat Provinsi
- Simak Pendapat 3 Cawagub Jakarta soal Sistem Zonasi PPDB
- Aktivis Pendidikan di Bandung Diduga Lakukan Pungli PPDB SMA 2024
- DPR Apresiasi Kinerja PPDB dan Merdeka Belajar di Jateng