Zulhas Ingatkan Bu Menkeu Tak Berkilah soal Utang Pemerintah
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima kenyataan bahwa utang yang harus ditanggung pemerintah saat ini merupakan bagian dari utang pada masa lalu yang jatuh tempo. Zulkifli mengingatkan menteri yang kondang dengan inisial SMI itu tak menyalahkan pemerintahan sebelumnya.
“Ya apa pun (asal utangnya, red) terima dong. Enggak bisa kita salahkan masa lalu, itu kewajiban pemerintah sekarang untuk menyelesaikan,” kata pria yang akrab disapa Zulhas itu kepada wartawan di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Senin (20/8).
Sebelumnya Zulkifli saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR, Kamis (16/8) mengkritik cara pemerintah mengelola ekonomi. Ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mempersoalkan pembayaran utang jatuh tempo tahun ini yang mencapai Rp 400 triliun, atau enam kali lebih besar ketimbang anggaran kesehatan.
Zulkifli menegaskan, pernyataannya dalam kapasitas sebagai ketua MPR. Dia menegaskan, MPR merupakan lembaga politik dan aspirasi.
Karena itu Zulkifli meminta pemerintah menyampaikan data sebenarnya ke publik. “Ini saya data ekonom, kalau saya kan ahli politik,” ujarnya seraya menyodorkan dua carik kertas yang berisi kutipan Rizal Ramli dan data INDEF.
Sedangkan Sri Mulyani sebelumnya menuding Zulhas telah membuat pernyataan yang menyesatkan. Menurutnya, beban utang yang ditanggung pemerintahan saat ini merupakan warisan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga didukung Zulkifli.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menegaskan, Zulkifli merupakan menteri pada pemerintahan sebelumnya. “Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan?” tuturnya.(uji/JPC)
Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima kenyataan soal utang yang jatuh tempo dan harus dibayar pemerintah.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Anak Buah Sri Mulyani Klaim Kondisi Perkonomian Indonesia Tetap Stabil jika PPN 12 Berlaku
- Putri Zulhas Singgung Pentingnya Kemandirian Pangan saat Workshop PAN
- Buntut PPN 12 Persen, Pemerintah Bebaskan PPH ke Pekerja Padat Karya
- Ternyata Daging hingga Listrik Kena PPN 12 Persen, Begini Kriterianya
- Tarif PPN Resmi jadi 12 Persen, Sri Mulyani: Masih Relatif Rendah
- Menkeu: APBN Defisit Rp 401 Triliun