Zulhasan: Distribusi Kesejahteraan Harus Merata
jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan Sila Persatuan Indonesia harus dimaknai sebagai keadilan ekonomi dari Sabang sampai Merauke.
"Persatuan Indonesia itu sejahtera semuanya. Distribusi kesejahteraan harus merata dari Sabang sampai Merauke. Jawa dan Luar Jawa sama-sama merasa jadi Indonesia,” kata Zulhasan sapaan Zulkifli Hasan saat menerima audiensi Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa dan jajaran BPH Migas di Ruang Kerja Ketua MPR, Senin (19/2).
Zulhasan menceritakan pengalamannya ketika bertemu masyarakat Maluku yang mengeluh mengenai ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa.
"Mereka tanya pak kita masih NKRI kan? Saya bilang kenapa? Di Jawa Bioskop ada, gedung- gedung tinggi. Sedangkan kami ke toilet pun masih banyak yang ke laut dan ke hutan," kata Zulhasan menirukan ucapan masyarakat Maluku.
Ia meminta BPH Migas bekerja serius mewujudkan kedaulatan energi untuk rakyat. "Distribusi energi yang merata adalah jalan menuju sejahtera semuanya, tanpa kecuali,” katanya.
Apa yang diinginkan oleh Zulhasan itu sesuai dengan aspirasi yang dibawa BPH Migas. Menurut Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa, lembaganya memang ingin mewujudkan keadilan sosial.
"Kami percaya dari MPR inilah nilai-nilai keadilan sosial bisa terwujud, apalagi Pak Zul juga terus interaksi dengan masyarakat. Salah satunya adalah perjuangan BBM satu harga,” tutupnya.(adv/jpnn)
Menurut Zulhasan, distribusi kesejahteraan harus merata dari Sabang sampai Merauke. Jawa dan Luar Jawa harus sama-sama merasa jadi Indonesia.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Dewan Syura PKB: Pencabutan TAP MPR Memulihkan Nama Baik Gus Dur
- Soekarno Tak Terbukti Mengkhianati Negara, MPR Cabut TAP MPRS Nomor XXXIII
- Keluarga Menginginkan Nama Soekarno Direhabilitasi dari Tuduhan Pengkhianat Bangsa
- Serahkan Surat Tidak Berlakunya Tap MPRS Nomor 33, Bamsoet: Bung Karno Tak Pernah Mengkhianati Bangsa
- Keluarga Bung Karno Terima Surat Tidak Berlakunya TAP MPRS Nomor 33
- Jimly Asshiddiqie Bicara Pentingnya Penataan Kembali Kelembagaan MPR, DPR, dan DPD