Zulkifli Hasan: PAN Tidak Walk Out, Hanya...
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, fraksi partainya tidak walk out saat rapat paripurna pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang digela Kamis (20/7) kemarin.
"Kami enggak walk out, kami cuma tidak sependapat dengan apa yang diputuskan," ujar Zul di sela-sela sosialisasi empat pilar di Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Jumat (21/7).
Menurut pria yang juga menjabat ketua MPR ini, Fraksi PAN hanya bersikap abstain atau tidak ikut mengambil keputusan pada penetapan UU Pemilu.
Karena mengiginkan penetapan dilakukan lewat musyawarah mufakat, bukan lewat suara terbanyak (voting).
"Kami ingin (dalam penetapan UU Pemilu,red) tetap dilakukan musyawarah mufakat. Jadi kami mengambil sikap tidak mengambil keputusan. Bahasa kerennya itu abstain," ucapnya.
Saat ditanya apakah artinya sikap tersebut menunjukkan PAN berseberangan dengan pemerintah, Zul tidak membantah.
"Ya enggak apa-apa, karena memang kami ingin musyawarah mufakat. Sekarang ini hal tersebut mulai ditinggalkan. Padahal bagian dari nilai-nilai luhur Pancasila. Makanya kami abstain, karena tidak ingin menang-menangan," kata Zul.
Sidang paripurna DPR yang membahas pengesahan RUU Pemilu menjadi undang-undang diwarnai aksi walk out empat partai politik yang berseberangan dengan enam fraksi yang mendukung usulan agar syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20-25 persen.
Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, fraksi partainya tidak walk out saat rapat paripurna pembahasan Rancangan
- Saleh Daulay: Awal Kepemimpinan Prabowo Dibuka dengan Harapan, Banyak yang Mendoakan
- Baru 2 Hari Jabat Mendes PDT, Yandri Susanto Langsung Disemprit Mahfud MD
- PAN Ucapkan Selamat atas Pelantikan Prabowo-Gibran
- Waketum PAN Ditunjuk Prabowo Jadi Wamen Transmigrasi
- Terpilih Jadi Legislator di Senayan, Pasha PAN Ingin Bertugas di Komisi I & VIII
- Dilantik Jadi Anggota DPR RI, Verrell Bramasta: Saya Resmi Milik Rakyat