Zulkifli Hasan: Pilih Pemimpin Amanah, Bukan Hanya Jujur
jpnn.com, CIANJUR - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengingatkan bangsa yang maju tergantung siapa yang ngurus. Buktinya Singapura bisa maju, karena pemimpinnya baik, padahal Singapura tidak memiliki kekayaan alam.
"Karena itu kita harus pilih calon pemimpin yang amanah, bukan hanya jujur. Bukan hanya tidak nyatut tapi juga memberikan yang terbaik," kata Zulkifli Hasan.
Pernyataan itu disampaikan Ketua MPR saat memberikan tausiyah pada pengajian Ramadhan. Acara tersebut berlangsung di Muhammadiyah Islamic Center, jalan Cilengsar No. 10, Sindanglaya, Cipanas, Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (28/5).
Diingatkan Zulkifli bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, jika kaum itu tidak berusaha mengubah nasibnya sendiri. Karena itu, manusia harus memulainya dengan jalan memilih pemimpin yang baik.
"Dulu, masjid Nabawi itu kecil tapi bisa menjadi pusat perkembangan Islam sehingga mengalahkan Roma dan Persia. Bahkan, setelah itu Islam sangat superior hingga 700 tahun lamanya. Itu terjadi karena para ulama mampu menguasai ilmu, ekonomi dan politik," kata Zulkifli lagi.
Karena itu, para ulama harus kembali menguasai ekonomi, politik dan pengetahuan, agar bisa kembali jaya seperti dahulu.
"Jangan mau lagi dipisahkan, ulama hanya boleh mengurusi pengajian, tidak boleh mengurusi ekonomi, politik dan pengetahuan," kata Ketua MPR menambahkan. (adv/jpnn)
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengingatkan masyarakat agar saat pilkada dan Pilpres 2019 memilih calon pemimpin yang amanah.
Redaktur & Reporter : Soetomo
- Putri Zulhas Singgung Pentingnya Kemandirian Pangan saat Workshop PAN
- Di Silaknas ICMI, Muzani: Prabowo Ratusan Kali Ingatkan Bahaya Perpecahan Bagi Bangsa
- Waka MPR Ajak Komunitas Peduli Lingkungan Kolaborasi Atasi Perubahan Iklim
- Ibas: Toleransi, Kasih Sayang, dan Kesehjahteraan Bisa Tangkal Radikalisasi
- Lestari Moerdijat Harap Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Harus Segera Ditindaklanjuti
- Hadiri HUT ke-60 Golkar, Bamsoet Apresiasi Prabowo Dukung Perubahan Sistem Demokrasi