Zulkifli Janjikan Konvensi Capres ke Kader PAN
jpnn.com - NUSA DUA - Zulkifli Hasan berupaya segera memenuhi janji politiknya saat menggalang dukungan sebagai calon ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN). Karenanya setelah terpilih sebagai ketua umum PAN periode 2015-2020, Zulkifli akan segera memasukkan janji-janji politiknya dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang tengah berkongres di Bali itu.
Janji politik yang akan langsung direalisasikan Zulkifli adalah otonomi bagi pengurus PAN di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Pak Amien (ketua umum PAN 1999-2005, Amien Rais, red) yang dulu memelopori otonomi. Kita akan otonomisasi,” kata Zulkifli saat menyampaikan kata sambutan di depan pendukungnya di Nusa Dua, Bali, Senin (2/3) dini hari.
Selain itu, Zulkifli juga menegaskan bahwa menjadi ketua umum PAN tak serta-merta menjadi bakal calon presiden pada pemilu 2019 mendatang. Sebab, Zulkifli memilih akan menggelar konvensi penjaringan bakal capres.
“Nanti 2017 atau 2018 kita adakan konvensi. Harusnya DPD (pengurus PAN tingkat kabupaten/kota, red) senang. Apalagi kalau ada sembilan (peserta konvensi, red,” sambungnya.
Mantan menteri kehutanan yang kini menjadi Ketua MPR RI itu menegaskan, PAN tidak kekurangan stok kader untuk diusung sebagai capres. Zulkifli lantas menyebut sejumlah tokoh PAN seperti Soetrisno Bachir, Didick J Racbini, ataupun Bupati Bojonegoro Suyoto.
“Di sini banyak, nggak usah khawatir. Ada Mas Tris (Soetrisno Bachir, red). Kalau dulu gagal, insya Allah besok bisa. Ada Kang Yoto bupati yang hebat,” tandas Zulkifli.
Karenanya, ia ingin idenya segra dibakukan dalam AD/ART PAN. “Besok (hari ini, red) AD/ART akan kita sahkan. Kita panggil notaris, bisa disaksikan,” pungkasnya.(ara/jpnn)
NUSA DUA - Zulkifli Hasan berupaya segera memenuhi janji politiknya saat menggalang dukungan sebagai calon ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN).
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Jumlah Anggota Koalisi Parpol di Pilpres Perlu Diatur Mencegah Dominasi
- Proses Penetapan Tidak Transparan, Dekot Se-Jakarta Ajukan Gugatan ke PTUN
- DPR-Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
- Kubu Harun-Ichwan Minta MK Klarifikasi Soal Akun Ini
- Sahroni Minta Polisi Permudah Mekanisme Pelaporan Kasus, Jangan Persulit Korban
- Mardiono Jadikan Harlah ke-52 PPP Sebagai Momentum Bertransformasi Lebih Baik