Zulkifli: Kegaduhan Baru Merugikan Presiden Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Thony Saut Situmorang dianggap bisa menimbulkan kerugian bagi Presiden Joko Widodo.
Hal itu akan terjadi jika penerbitan SPDP tersebut memunculkan kegaduhan baru.
“Karena itu, saya berharap ini tidak terjadi dan waktunya kita menghentikan kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu,” kata Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (9/11).
Dia meyakini presiden yang karib disapa Jokowi itu akan terus berupaya menghentikan kegaduhan.
Terpisah, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, setiap penyelidikan dan penyidikan memang ada mekanismenya.
Dia menambahkan, bisa saja Polri sudah masuk dalam tahan penyidikan saat menerbitkan SPDP itu.
“Sesuai dengan ketentuan harus memberitahukan kepada kejaksaan. Jadi, menurut saya sih masih normatif. Jika nanti dalam perjalanan tidak terbukti, ya di-SP3 (surat perintah penghentian penyidikan). Kalau terbukti, P21 (dilimpahkan kejaksaan),” kata Bambang.
Bambang mengimbau masyarakat tidak menilai hal itu merupakan friksi antara KPK dan Polri. (boy/jpnn)
SPDP dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Thony Saut Situmorang dianggap bisa menimbulkan kerugian bagi Presiden Joko Widodo.
Redaktur & Reporter : Boy
- KPK Proses Laporan Dugaan Korupsi Aset Pemkab Kutai Timur di Jakarta
- Viral Uang Gepokan, Bupati Lampung Timur Dilaporkan ke KPK
- Wakil Ketua MPR Ibas Berharap Kompolnas jadi Penyeimbang Baik Buruknya Wajah Polri
- Telah Mempermalukan Polri, Bripda Wahyu Dipecat Tak Terhormat, Lihat Coretan Itu
- 3 Teroris yang Ditangkap di Jateng Merupakan Jaringan Anshor Daulah
- Polri Diminta Periksa Budi Arie Soal Kasus Judi Online Yang Menjerat Pegawai Komdigi