Zulkifli Zaini: Yang Dirugikan itu PLN Bukan Pelanggan

Sedangkan 60 persen lagi, kembali lagi ke skema penghitungan rata-rata tiga bulan sebelumnya, yakni Januari, Februari, Maret, lalu dibagi tiga.
Pada Mei, ketika PSBB dibuka, PLN menurunkan 100 persen petugas penghitung meteran dan mencatat langsung pemakaian pelanggan.
Dari situ, katanya, PLN mengetahui posisi terakhir di bulan Mei, yang ditagihkan di bulan Juni. Pencatatan itu ditegaskan Zulkifli adalah posisi riil pada bulan Mei.
"Karena bulan-bulan sebelum itu yang menggunakan rata-rata (tiga bulan) sebelumnya yang tidak Covid, maka pembayaran bulan Maret dan April sebetulnya tidak riil, karena bukan seperti itu pemakaian listriknya, lebih kecil (yang ditagihkan). Jadi yang dirugikan adalah PLN, bukan pelanggan," tegas mantan dirut Bank Mandiri itu.
Dia menerangkan, kerugian dialami PLN karena tidak menagih sejumlah pemakaian yang sebenarnya lebih banyak pada Maret dan April tersebut.
Namun, itu menjadi konsekuensi korporasi karena tidak menurunkan petugas pencatat dan penggunaan skema penghitungan rata-rata.
"Itu kerugian PLN sebetulnya dengan kami tidak menurunkan itu (pencatat), karena tagihan Maret dan April itu tidak riil, (karena didasarkan) angka rata-rata sebelumnya yang sebelum Covid," tutur Zulkifli.
Akan tetapi pada Mei ketika 100 persen petugas diturunkan untuk mencatat, itu merupakan angka riil untuk dibayar Juni. Termasuk, selisih pemakaian bulan Maret dan April yang tidak riil itu muncul di pencatatan Mei tersebut.
Direktur Utama PT PLN Persero Zulkifli Zaini blak-blakan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, merespons lonjakan tagihan listrik.
- PLN IP Bakal Tambah Pasokan Daya Listrik Lebih dari 2.000 MW
- Jaga Pasokan Listrik Selama Ramadan, PLN IP Hadirkan Daya Listrik 19,5 Gigawatt
- PLN Segera Pulihkan Suplai Listrik yang Terganggu Akibat Banjir di Grobogan
- Berkat Inovasi & Transparansi Komunikasi, PLN Indonesia Power Raih Penghargaan PRIA 2025
- Sidang Korupsi Retrofit, Ahli: Tidak Ada Keterkaitan antara Kerugian Negara dan BUMN
- ENTREV Dorong Pemerataan Persebaran Infrastruktur SPKLU