Berita DKPP Selasa, 20 Agustus 2013 – 13:05 WIB
Tak Profesional Urusi Pilkada KPU Riau Disidang DKPP
JAKARTA - Kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU Provinsi Riau mulai disidangkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu…
JAKARTA - Kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU Provinsi Riau mulai disidangkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu…
JAKARTA - Sidang perdana kasus dugaan pelanggaran kode etik anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumut, mulai disidangkan…
JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk menggelar sidang bersyarat atas perkara yang dilaporkan Dewan Pimpinan…
‪JAKARTA - Sidang etik perdana anggota KPU Seram Bagian Barat (SBB) Maluku selaku pihak teradu akhirnya ditunda. Pasalnya,…
JAKARTA - Kasus dugaan pelanggaran kode etik KPU Lampung Utara (Lampura) mulai disidangkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu…
JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik dengan teradu ketua dan anggota…
LEBAK - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie meminta penyelenggara pemilu untuk mendokumentasikan semua tahapan pemilu.
LEBAK - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie memberikan wejangan kepada komisioner KPU Kabupaten Lebak dan seluruh…
LEBAK – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Jimly Asshiddiqie memberikan tips menghadapi gugatan hasil Pemilukada di…
LEBAK – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan banyaknya penyelenggara pemilu yang dipecat
LEBAK - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa dirinya pernah berkali-kali mengundurkan
JAKARTA - Siang ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan pembekalan kepada seluruh anggota KPU di wilayah Banten.…
JAKARTA - Calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Amanat Nasional (PAN) Selviana Sofyan Hosen bisa bernapas lega. Pasalnya,…
JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai NasDem Sulawesi Tengah (Sulteng), Yahdi Basma menuding adadiskriminasi terkait pencoretan