Pemilu Senin, 02 Maret 2009 – 18:49 WIB
Kampanye Gunakan Fasilitas Negara Bukan Korupsi
JAKARTA – Jaksa Agung Hendarman Supandji berbeda pandangan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemanfaatan fasilitas milik negara
JAKARTA – Jaksa Agung Hendarman Supandji berbeda pandangan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemanfaatan fasilitas milik negara
JAKARTA - Pemerintah melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2009 telah memberikan lampu hijau kepada Komisi Pemilihan Umum untuk…
BANDUNG - Dalam sejumlah simulasi pelaksanaan pemilu legislatif, ditemukan kesalahan yang cukup tinggi. Angkanya cukup mencemaskan, yakni mencapai
JAKARTA – Pemerintah akirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perppu) Nomor 1 Tahun 2009 tentang revisi atas UU…
SURABAYA- Komisi II DPR mengadakan kunjungan kerja ke Jatim terkait dengan persiapan pemilu. Kemarin, mereka menyidak pencetakan surat…
JAKARTA- Pemerintah akhirnya merampungkan peraturan pengganti undang-undang (Perppu) terkait pengaturan untuk perbaikan rekapitulasi daftar
JAKARTA - Pemilu di Indonesia selalu menarik perhatian internasional. Uni Eropa mengumumkan akan menurunkan para ahli untuk melakukan…
JAKARTA - Pemerintah tidak memasukkan sistem penentuan caleg terpilih dengan suara terbanyak dalam perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-
JAKARTA- Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan mantan cawagub Jawa Timur Mudjiono mendatangi gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU)…
JAKARTA - Panglima TNI Jendral Djoko Santoso meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperjelas poin-poin dalam memorandum of…
JAKARTA - Hari H pemilu legislatif tinggal 45 hari lagi. Namun, survei Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) mengungkap,…
JAKARTA - Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Choirul Anam menyatakan, Daftar Pemilih Tetap…
JAKARTA – Sebagai salah satu parpol pendukung pemerintah SBY, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) siap berpaling pada Pemilu 2009.…
JAKARTA – Pintu penerapan zipper system (kursi ketiga untuk caleg perempuan) melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)