Bawaslu Selasa, 28 Januari 2014 – 19:34 WIB
Belum Ada Anggaran Untuk Mitra Pengawas Pemilu
BOGOR -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengungkapkan saat ini belum ada anggaran yang disiapkan untuk pembiayaan mitra…
BOGOR -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengungkapkan saat ini belum ada anggaran yang disiapkan untuk pembiayaan mitra…
JAKARTA - Partai Demokrat (PD) termasuk barisan partai politik (parpol) yang pro dengan pendanaan saksi di tempat pemungutan…
JAKARTA - Perbaikan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu legislatif 2014 belum mencapai kata final. Komisi Pemilihan Umum (KPU)…
JAKARTA -- Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Oegroseno memastikan pihaknya akan menindaklanjuti limpahan kasus dari Badan Pengawas Pemilihan
JAKARTA -- Pengamat pemilu Ramlan Surbakti menilai penyalahgunaan sumber daya negara masih cenderung terjadi. Bentuknya bisa berupa penyalahgunaan
JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta penyaluran honor saksi tetap melalui penyelenggara atau pengawas pemilihan umum. Honor…
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan lembaga survei yang ingin berpartisipasi menyukseskan pemilu 2014, paling lambat harus…
JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklaim telah berhasil membersihkan lebih dari enam juta dari total 10,4 juta…
JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik menyatakan bahwa pihaknya akan meningkatkan kemampuan pegawai di…
JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Alirman Sori mengatakan jarang sekali seorang calon anggota legislatif (Caleg) yang…
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Abdul Malik Haramain menganggap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melampaui kewenangan…
JAKARTA - Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengizinkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menindaklanjuti
JAKARTA - Penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu legislatif di tingkat kabupaten/kota akhirnya bisa terlaksana sesuai jadwal Minggu…
JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshidiqie, menilai teori pemisahan kekuasaan antara legislatif, yudikatif dan