Legislatif Rabu, 17 September 2008 – 20:03 WIB
DPR Ragukan Keputusan KPPU
JAKARTA – Tertangkapnya M Iqbal atas dugaan menerima suap menjadikan kredibilitas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dipertanyakan. Alhasil,
JAKARTA – Tertangkapnya M Iqbal atas dugaan menerima suap menjadikan kredibilitas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dipertanyakan. Alhasil,
JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Partai Damai Sejahtera (DPP PDS) saat ini tengah menyiapkan berbagai program pembekalan dan…
JAKARTA--Keinginan sejumlah kader Golkar yang mengharapkan penetapan calon presiden partai Golkar dihelat melalui konvensi sebagaimana pemilu
JAKARTA- Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI berencana melakukan studi banding ke parlemen tiga negara, Australia, Irlandia,…
JAKARTA - Banyaknya calon legislatif (caleg) muda yang muncul pada Pemilu Legislatif 2009, disambut positif banyak pihak. Sayangnya,…
JAKARTA- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Riau tinggal menunggu hari. Oleh karena itu, para petinggi Partai Golkar menghimbau…
JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Abdul Hafiz Anshary mempersilahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memberikan…
JAKARTA – Golkar benar-benar tak menggubris keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto yang mengusulkan pasangan Thayb Armain-Abdulgani
JAKARTA – Kabareskrim Komjen (Pol) Bambang Hendarso Danuri masih harus melewati satu tahapan lagi sebelum duduk di kursi…
JAKARTA—Rencana Mobil Cepu Limited (MCL) membangun tangki terapung di Laut Jawa berpotensi merugikan negara. Karena itu pemerintah diminta
JAKARTA- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mengaku telah menerima hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi…
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menggunakan kertas koran sebagai surat suara Pemilu 2009. Alasannya, penggunaan…
JAKARTA - Posisi Muahimin Iskandar di PKB makin kuat. Muhaimin tak hanya dianggap sebagai ketua umum PKB yang…
JAKARTA - Rapat paripurna DPR di Gedung DPR/MPR Jakarta menyetujui RUU Pos dan RUU tentang Ombudsman menjadi Undang-undang.…