Berantas Mafia Migas, Jokowi Bakal Bekukan Petral

jpnn.com - JAKARTA - Harapan dan desakan kepada duet Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menyikat pelaku praktik kotor di sektor minyak dan gas atau yang lebih dikenal dengan mafia migas terus bergulir. Tak mau dianggap memberi harapan palsu, duet yang dikenal dengan sebutan Jokowi-JK itu akan mengambil langkah tegas terhadap praktik bisnis migas yang memperpanjang rantai distribusi hingga merugikan rakyat.

Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kritiyanto mengatakan, pihaknya sudah melakukan kajian panjang tentang praktik mafia migas. Menurutnya, harus ada tindakan tegas terhadap mafia migas dengan proses hukum yang terpublikasi secara luas demi menimbulkan efek jera.

Berdasarkan hasil kajian Tim Transisi Jokowi-JK, salah satu langkah yang akan dilakukan adalah membekukan Pertamina Trading Energy Ltd (Petral), anak perusahaan Pertamina yang berbasis di Singapura. Langkah itu merupakan upaya untuk mengiringi penegakan hukum dalam memberantas mafia migas.

"Petral  akan dibekukan,  dilakukan audit investigatif terhadapnya. Pembelian minyak mentah dan BBM (bahan bakar minyak, red) dilakukan oleh Pertamina dan dijalankan di Indonesia," kata Hasto di Jakarta, Senin (22/9).

Selain itu, Tim Transisi juga sudah menyiapkan kebijakan hingga tataran teknis agar BBM bersubsidi tepat sasaran. Salah satunya dengan memberi warna khusus pada BBM bersubsidi demi memudahkan pengawasan.

Demi memudahkan pengawasan pula, Tim Transisi menyiapkan konsep yang menjamin transparani penunjukan wilayah kerja migas, perpanjangan kontrak, logistik migas, maupun proses produksi. Hasto menambahkan, pemerintah akan menugasi Pertamina melaksanakan fungsi titu secara efektif dan efisien di bawah pengawasan yang ketat oleh auditor negara.

“Rantai pasokan gas dipendekkan dengan cara memerintahkan produsen gas langsung menjual produknya ke pengguna akhir besar. Pengguna kecil dilayani distributor gas yang qualified. Broker gas tanpa fasilitas yang menyebut diri mereka trader tanpa fasilitas dan mempermainkan kuota gas selama ini akan dihapuskan," papar Hasto yang juga Wakil Sekjen PDI Perjuangan itu.(ara/jpnn)