Humaniora Jumat, 15 Februari 2019 – 07:43 WIB
Ketum Forum Honorer K2 Senang jika Pemerintah Pusat Juga Pusing
Pendaftaran PPPK tahap pertama dianggap telah membuat galau para honorer K2 karena banyak pemda belum siap.
Pendaftaran PPPK tahap pertama tidak memberi peluang honorer K2 tenaga teknis ikut mendaftar.
Pendaftaran PPPK tahap pertama dianggap telah membuat galau para honorer K2 karena banyak pemda belum siap.
Koordinator Wilayah Forum Hononer K2 Indonesia (FHK2) Aceh Jufri mengimbau anggotanya tidak mendaftar PPPK.
Pemkab Penajam Paser Utara siap membuka pendaftaran PPPK bagi honorer K2 formasi penyuluh pertanian dan guru.
Kuasa hukum guru honorer/PTT Kependidikan, Andi Asrun menarik kembali permohonan uji materi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Majelis…
Mohammad Ridwan mengungkapkan hingga 14 Februari pukul 11.03 WIB akun pelamar pada situs pendaftaran seleksi PPPK dengan alamat…
Kepala KSP Moeldoko mengatakan, PPPK merupakan solusi jalan tengah untuk menyelesaikan masalah honorer K2.
Pendaftaran PPPK tahap pertama tidak mengakomodir pegawai tidak tetap dan GTT alias honorer nonkategori.
Penolakan terhadap rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) terus disuarakan honorer K2. Kali ini datang dari Koordinator…
Sesuai PermenPAN RB Nomor 2 Tahun 2019, peserta tes PPPK akan diuji kemampuannya di tiga bidang kompetensi.
Diatur di PermenPAN RB Nomor 2 Tahun 2019, tidak semua honorer K2 yang pernah ikut tes CPNS 2013…
Ketum Forum Hononer K2 Titi Purwaningsih menilai, terbitkan PermenPAN RB Nomor 2 Tahun 2019 tentang pengadaan PPPK tak…
PermenPAN RB Nomor 2 Tahun 2019 juga mengatur bahwa kelulusan tes PPPK menggunakan passing grade.
Sudah terbit PermenPAN RB Nomor 2 Tahun 2019 sebagai payung hukum pengadaan PPPK alias pegawai pemerintah dengan perjanjian…
Sesuai PermenPAN RB No 2 Tahun 2019, pendaftaran PPPK tahap pertama sudah dimulai sejak tadi malam.
Berikut ini merupakan syar pendaftaran PPPK yang tercantum di PermenPAN RB Nomor 2 Tahun 2019.
Sudah terbit PermenPAN RB Nomor 2 Tahun 2019 tentang pengadaan PPPK, yang juga merinci formasi PPPK tahap pertama.
Titi Purwaningsih mengatakan, honorer K2 mestinya diangkat menjadi PNS, bukan sebagai PPPK alias pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Payung hukum berupa Permenpan – RB yang menjadi dasar rekrutmen PPPK belum terbit sehingga mengganggu jadwal pendaftaran PPPK…
Belum adanya payung hukum berupa Permenpan – RB menjadi penghambat pendaftaran PPPK dari honorer K2.
Pimpinan Forum Honorer K2 ingin menyampaikan secara langsung masalah pendaftaran PPPK ke Presiden Jokowi.