PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuka peluang bagi diaspora untuk menjadi…
Kabupaten Nunukan tahun ini tidak akan melakukan rekrutmen PPPK dan juga tidak merekrut honorer baru.
Tahapan rekrutmen calon PPPK rencananya akan dilakukan awal 2019, pemda sudah mulai menghitung kebutuhan formasi yang akan diusulkan.
Hari ini guru honorer resmi mengajukan gugatan uji materi PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK ke…
Politkus Partai Gerindra Bambang Riyanto mengajak pemerintah dan politikus agar jujur dalam menuntaskan masalah honorer K2.
Dirjen GTK Kemendikbud Supriano mengatakan, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK bukan hanya untuk guru honorer.
Anggota Baleg DPR Bambang Riyanto sangat yakin revisi UU ASN tidak akan bisa tuntas tahun ini, honorer K2…
Nurbaiti menilai, satu – satunya jalan bagi honorer K2 untuk bisa diangkat menjadi PNS adalah revisi UU ASN.
Honorer K2 masih berharap Presiden Jokowi berpihak kepada mereka, dengan memulai pembahasan revisi UU ASN.
Terus berharap agar honorer K2 usia di atas 35 tahun diangkat menjadi PNS, bukan sebagai PPPK.
Korwil Honorer K2 Jatim Eko Mardiono mengaku mau diangkat menjadi PPPK asalkan mendapatkan ganti rugi.
Honorer K2 tetap berharap tahun 2019 ada pembahasan revisi UU ASN sehingga bisa diangkat menjadi PNS, bukan PPPK.
Terkait rencana rekrutmen PPPK, hingga saat ini pemda belum mendapatkan arahan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenpan-RB.
Kekurangan guru di Provinsi Kaltara seebanyak 616 guru akan diisi dari CPNS dan PPPK, yang diharapkan direkrut dari…
MenPAN-RB Syafruddin mengungkapkan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan dimulai Januari 2019.
Ahmad merasakan kehadiran PP 49 selain menjadi mimpi buruk juga ternyata sebagai pembatas jarak terpecah belahnya di antara…
Pimpinan honorer K2 heran dengan sikap DPR yang ternyata juga setuju penyelesaian model PPPK, lupa dengan revisi UU…
Menurut Gerindra, pengangkatan guru honorer sebagai Pegawai Negeri Sipil itu hanya membutuhkan biaya Rp 20 triliun per tahunnya.
Pengamat pemerintahan Dr Maxi Egeten mengingatkan agar rekrutmen calon PPPK harus sesuai kebutuhan.
Said Amir merasa heran mengapa DPR yang awalnya memperjuangkan nasib honorre K2 menjadi PNS lewat revisi UU ASN,…
Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan ada kesalahan persepsi soal PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK terutama soal persyaratan untuk guru honorer…
JPNN.com 
