Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi menegaskan sikapnya tetap memperjuangkan nasib guru honorer K2 dan mendorong revisi UU ASN.
Pentolan Honorer K2 menilai, pemerintah menghemat triliunan rupiah karena mempekerjakan honorer K2 dengan gaji sangat murah.
Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi menilai penyelesaian masalah honorer jangan dibawa – bawa ke ranah politik.
Rekrutmen PPPK dari tenaga hororer menggunakan jalur khusus, tidak diseleksi bersama pelamar umum.
Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi mengaku sudah menyodorkan data 736 ribu guru honorer agar diangkat menjadi PNS dan…
MenPAN-RB Syafruddin mempersilakan pihak-pihak yang keberatan dengan PP PPPK bagi tenaga honorer untuk menggugat ke pengadilan.
PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK dianggap solusi bagi masalah honorer, padahal tidak demikian.
Anggota DPR Hetifah Sjafudian menilai masih perlu kajian mendalam terhadap PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK…
Pemko Tarakan belum memastikan apakah ikut mengajukan kuota PPPK atau tidak, untuk rekrutmen tahun 2019.
Sikap para honorer K2 yang menolak terbitnay PP Manajemen PPPK diangkat wajar oleh politikus Gerindra Nizar Zahro.
Sejumlah ketentuan di PP Manajemen PPPK dianggap Nizar Zahro sebagai pasal jebakan yang harus diwaspadai honorer K2.
Politikus Partai Gerindra Moh Nizar Zahro menilai PP Manajemen PPPK mengandung niat jahat yang harus diwaspadai honorer K2.
Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, tidak boleh lagi ada moratorium penerimaan guru PNS karena setiap tahun ada yang pensiun.
Setiawan Wangsaatmaja mengatakan terbitnya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK membuka peluang kalangan profesional untuk menjadi…
PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK memberi peluang petugas program keluarga harapan (PKH) menjadi ASN.
Said memertanyakan sikap pemerintah yang mengangkat bidan desa PTT menjadi PNS, namun tidak untuk honorer K2.
Pimpinan Honorer K2 Imam Supriatna menilai, PP PPPK hanya akan mebuang honorer K2 secara besar-besaran.
ADKASI tetap fokus pada tuntutannya semula yakni agar revisi UU ASN segera dilakukan agar honorer K2 bisa diangkat…
PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK masih perlu memperjelas soal mekanisme penggajian.
Kriteria serta perhitungan dan mekanisme penilaian dalam rekrutmen PPPK masih digodok, guru honorer tua harap bersabar.
Kemungkinan gaji PPPK yang bertugas di pemda akan diambilkan dari APBD, yang bersumber dari DAU kucuran APBN.
JPNN.com 
