Politikus Partai Gerindra Moh Nizar Zahro menilai PP Manajemen PPPK mengandung niat jahat yang harus diwaspadai honorer K2.
Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, tidak boleh lagi ada moratorium penerimaan guru PNS karena setiap tahun ada yang pensiun.
Setiawan Wangsaatmaja mengatakan terbitnya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK membuka peluang kalangan profesional untuk menjadi…
PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK memberi peluang petugas program keluarga harapan (PKH) menjadi ASN.
Said memertanyakan sikap pemerintah yang mengangkat bidan desa PTT menjadi PNS, namun tidak untuk honorer K2.
Pimpinan Honorer K2 Imam Supriatna menilai, PP PPPK hanya akan mebuang honorer K2 secara besar-besaran.
ADKASI tetap fokus pada tuntutannya semula yakni agar revisi UU ASN segera dilakukan agar honorer K2 bisa diangkat…
PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK masih perlu memperjelas soal mekanisme penggajian.
Kriteria serta perhitungan dan mekanisme penilaian dalam rekrutmen PPPK masih digodok, guru honorer tua harap bersabar.
Kemungkinan gaji PPPK yang bertugas di pemda akan diambilkan dari APBD, yang bersumber dari DAU kucuran APBN.
Moeldoko mengatakan, tidak mungkin semua honorer K2 diangkat menjadi PNS karena risikonya bisa meluas.
IGI menilai PP Manajemen PPPK tidak menguntungkan guru honorer di sekolah negeri karena banyak yang belum mengantongi sertifikasi.
Jufri menilai ketentuan di PP Manajemen PPPK tidak berpihak kepada honorer, mengabaikan masa kerja honorer.
Pertemuan Ketum PB PGRI Unifah Raosyidi dengan Presiden Joko Widodo membahas masalah honorer K2 dan PP PPPK.
Terbitnya PP tentang Manajemen PPPK disebut sebagai bukti Presiden Jokowi memerhatikan kesejahteraan honorer K2.
Menurut Maxi Egetan, masa kerja PPPK hanya satu tahun dan akan diperpanjang lagi jika tenaganya dibutuhkan.
Guru honorer masih belum yakin tingkat kesejahteraan PPPK setara dengan PNS, hanya bedanya tidak mendapat pensiun.
Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi berharap agar pengangkatan honorer K2 menjadi PPPK mempertimbangkan masa pengabdian.
Diakui ada beberapa poin di PP PPPK yang menguntungkan honorer, namun ada juga yang merugikan bahkan dianggap jebakan.
Andi Asrun sebagai pengacara guru honorer membeber ada 13 ketentuan di PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen…
Pasal 16 pembatasan usia maksimal 1 tahun sebelum batas usia jabatan dianggap tidak rasional.
JPNN.com 
