Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, pemerintah sudah cukup baik kepada honorer K2, mereka ada yang diangkat menjadi CPNS…
Rekrutmen PPPK maupun CPNS bukan untuk memberikan orang pekerjaan atau meloloskan semua honorer K2.
Koordinator Nasional Hononer K2 Indonesia Bhimma merasa tersinggung dengan pernyataan Kepala BKN Bima Haria Wibisana.
Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mempertanyakan sikap Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam menyelesaikan masalah…
Kepala BKN Bima Haria Wibisana menegaskan, pemerintah tidak ingin lagi menjadikan honorer K2 maupun nonkategori usia 35 tahun…
Kepala BKN Bima Haria Wibisana berharap segera dilakukan revisi UU ASN, namun bukan demi honorer K2.
Honorer K2 yang akan diadu dengan pelamar umum dalam rekrutmen PPPK tahap II tidak membuat para pengurus PHK2I…
Sejumlah honorer K2 yang sudah berusia cukup tua mengadukan nasib mereka ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar bisa…
Para Honorer K2 yang tidak lulus res PPPK tahap pertama 2019, boleh ikut lagi pada rekrutmen tahap kedua…
Kini tinggal menunggu keseriusan dan kemauan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer.
BKN menerbitkan peraturan baru sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja ASN, baik PNS maupun PPPK.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan mbaun kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah soal SK…
Pemkab masih mendata kebutuhan tenaga dan kemudian dikirim ke Badan Kepegawaian Negara sebelum digelar seleksi PPPK.
Meme gerakan tolak THR dan gaji ke-13 silakan saja dihembuskan. Dengan catatan, jangan menuntut dikasih atau menyudutkan pemerintah…
Tenggat waktu yang diberikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar pejabat pembina kepegawaian (PPK) memecat PNS koruptor ternyata tidak…
Sekolah kedinasan masih menjadi favorit untuk memulai karir sebagai abdi negara. Saat ini sudah ada 103.500 pelamar yang…
Sikap Ustaz Abdul Somad alias UAS mendukung Prabowo Subianto dinilai melanggar aturan netralitas PNS.
Kepala BKN Bima Haria wibisana menilai, Ustaz Abdul Somad yang mendukung Prabowo merupakan bentuk politik praktis, padahal beliau…
Bambang Riyanto menilai kebijakan Presiden Jokowi soal rekrutmen PPPK dari honorer K2 tanpa perencanaan yang matang.
Formasi PPPK yang ditetapkan KemenPAN-RB sesuai usulan Pemda. Pemda juga mengajukan usulan sesuai kemampuannya menggaji PPPK.
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan, ada syarat bagi honorer K2 untuk melihat hasil…
JPNN.com 
