IKADIN menyebutkan bahwa penagihan utang negara berbau otoriter karena UU yang sudah ketinggalan zaman.
Dalam eksaminasi, IKADIN membahas tentang pemblokiran akses oleh Satgas BLBI dinilai menyimpang dari hukum.
Satgas BLBI harus bekerja lebih fokus dan tepat sasaran untuk mengembalikan uang negara dari para obligor nakal.
Pegiat antikorupsi yang juga pengamat hukum Hardjuno Wiwoho menyoroti kinerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.
Satuan Tugas BLBI sudah menyerahkan aset sebesar Rp 2,77 triliun kepada negara melalui berbagai kementerian dan lembaga.
Ketua Umum HMS Center Hardjuno Wiwoho menegaskan obligasi rekapitalisasi BLBI telah merampas hak hidup dan masa depan rakyat…
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menyebut masa tugas dari Satgas BLBI bakal diperpanjang.
Ketua Umum HMS Center Hardjuno Wiwoho menyebut skandal perbankan di Vietnam miris kasus BLBI di Indonesia.
Ketua Umum HMS Center Hardjuno Wiwoho mengingatkan Menko Polhukan agar bekerja sungguh-sungguh menuntaskan skandal BLBI dan jangan sekadar…
Menko Polhukam Mahfud MD mengaku bakal meminta kepada Presiden Jokowi untuk memperpanjang masa tugas Satgas BLBI.
Hakim Agung Yulius kembali menegaskan dukungan pihaknya terhadap upaya pengembalian uang negara yang dikemplang obligor atau debitur BLBI
Ketua TUN MA Hakim Agung Yulius menegaskan komitmennya membantu pengembalian hak negara terkait dengan dana BLBI
Seperti diberitakan, MA mengabulkan kasasi Satgas BLBI dalam perkara penyitaan aset lapangan golf dan dua hotel milik PT…
Pansus BLBI Jilid II DPD RI mendesak pemerintah agar memberikan sanksi berat kepada pengemplang uang negara yaitu debitur…
Gerakan HMS turun ke jalan untuk menyoroti kasus mega skandal korupsi keuangan negara BLBI lewat grup musik The…
Ketua LPEKN Sasmito Hadinegoro mendesak Pansus DPD RI serius menuntaskan kasus BLBI sebagai kasus korupsi terbesar sejak RI…
5 berita terpopuler sepanjang Kamis (22/6) tentang ujian praktik SIM disorot oleh Jenderal Sigit, empat pernyataan Kapolri soal…
Penyelewengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ternyata juga membuat marah Presiden ke-2 RI Soeharto saat itu.
Jusuf Hamka batal melaporkan Stafsus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo kepada pihak kepolisian dengan dugaan pencemaran…
DPD RI kembali membentuk Pansus BLBI Jilid 2 untuk menuntaskan rekomendasi-rekomendasi dari Pansus sebelumnya.
Ketua Pansus BLBI DPD RI Bustami Zainudin meminta negara tidak boleh tunduk dan kalah dengan para obilgator BLBI…
JPNN.com 
