Pemilihan Umum Rabu, 30 Oktober 2024 – 21:29 WIB
Doli Usul Pembentukan Omnibus Law UU Politik, Diharapkan Sah Pas Awal Pemerintahan Prabowo
Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengusulkan pembentukan Omnibus Law UU Politik. Kenapa?
Dog Meat Free Indonesia (DMFI) mengusulkan DPR RI periode 2024-2029 bisa membahas pembentukan rancangan UU ini. Apa itu?
Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengusulkan pembentukan Omnibus Law UU Politik. Kenapa?
BEM SI Kerakyatan curiga pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad soal pembatalan RUU Pilkada cuma omon-omon. Minta…
Ternyata ada cara akal-akalan bila ingin memuluskan Kaesang Pangarep bin Joko Widodo (Jokowi) bisa maju Pilkada 2024, sementara…
Dengan begini Kaesang yang sudah berumur 29 tahun, memenuhi syarat jadi calon wakil gubernur Jateng tanpa takut kelak…
Pimpinan Badan Legislasi atau Baleg DPR menyebut tidak ada pengesahan RUU Pilkada hari ini, setelah gedung parlemen dikepung…
Demo mahasiswa menolak pengesahan RUU Pilkada dan mengecam Baleg DPR RI diwarnai aksi penangkapan.
Massa dari sejumlah elemen masyarakat sipil yang menggelar demonstrasi menolak pengesahan Revisi UU Pilkada mulai memasuki perkarangan Gedung DPR…
Demo besar di DPR, massa aksi membawa sejumlah spanduk besar, yang di antaranya menohok Jokowi.
Simak pesan Ustaz Das'ad Latif untuk anggota DPR lewat nyanyi lagu karya Iwan Fals yang legendaris berjudul 'Surat…
Sidang parpurna di Gedung DPR RI untuk penetapan RUU Pilkada menjadi UU batal lantaran persidangan tidak kuorum. Begini…
Menurut Dahlan Iskan, Boyamin Saiman menyebut sikap PDIP ini bisa menjadi jebakan batman untuk Kaesang Pangarep di Pilkada…
Masinton menyatakan tidak sepakat dengan keputusan Baleg DPR RI bersama pemerintah terkait RUU Pilkada.
Ketua MKMK menilai Baleg DPR yang mengabaikan putusan MK dalam pembahsan RUU Pilkada bentuk pembangkangan secara telanjang
Pembahasan RUU Pilkada di Baleg DPR RI kental kepentingan demi memuluskan Kaesang Pangarep maju di Pilkada Jateng 2024.
Revisi UU Pilkada yang dipaksakan Baleg DPR akan cacat hukum kronis dan batal karena bertentangan dengan UUD 1945.
Masinton Pasaribu mengungkap opsi PDIP mendaftarkan Anies Baswedan ke KPU DKI Jakarta setelah adanya putusan MK. Wakilnya siapa?
Inilah keganjilan saat Baleg DPR rapat pleno membahas RUU Pilkada setelah terbitnya putusan MK. Ruang rapatnya sampai dijaga…
Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menilai Istana memang menginginkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada bisa…
Chandra Purna Irawan menuding pemerintah dan DPR tidak menghormati putusan MK soal Pilkada. Ini menurutnya demi Kaesang bin…
Presiden Jokowi menyebut sikap DPR RI mengabaikan putusan MK terkait syarat pencalonan kepala daerah di Pilkada hal biasa.…