Bawaslu menyoroti alat pelindung diri (APD) milik KPU yang belum tersalurkan secara merata hingga tingkatan tempat pemungutan suara (TPS).
Arahan Nono Sampono supaya Pilkada 2020 berjalan lancar, aman, terkendali, tanpa menimbulkan klaster baru Covid-19.
Bawaslu pun akan memastikan penyaluran hak suara pasien positif COVID-19 ini tidak terlupakan, di sisi lain proses penyaluran…
Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo didampingi Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mendatangi Bawaslu.
Azis Syamsuddin meminta Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 dipersiapkan secara matang.
Azis Syamsuddin memperingatkan tiga lembaga ini untuk berkolaborasi meredam sebaran hoaks di Pilkada 2020.
Imam Hanafi Abdullah, mendesak DKPP segera menetapkan jadwal sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU dan Bawaslu Ogan Ilir.
Pelaksanaan protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada Serentak 2020 dievaluasi secara bertahap dan ketat.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Nalar progresif Bawaslu dalam upaya menegakkan keadilan pemilihan perlu direplikasi di berbagai daerah pemilihan lainnya.
Bawaslu menemukan setidaknya 397 pelanggaran protokol kesehatan saat kampanye Pilkada Serentak 2020 yang digelar di 270 daerah.
NTB menjadi salah satu provinsi diawasi ketat Bawaslu karena pelibatan ASN dalam pilkada oleh calon kepala daerah.
Setiap pasangan calon di Pilkada diwajibkan melaporkan dana sumbangan kampanye yang diperoleh.
Bawaslu menyebut pihaknya menemukan setidaknya 306 pelanggaran protokol kesehatan selama masa kampanye Pilkada serentak 2020.
Mardani Ali Sera meminta Bawaslu untuk terus menindak tegas pelanggar protokol kesehatan di Pilkada serentak 2020.
Bawaslu Provinsi Kepri sudah merekomendasikan sanksi untuk oknum aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai tidak tetap (PTT).
Fritz menilai kampanye metode pertemuan terbatas atau pertemuan tatap muka itu masih menjadi primadona
Sebanyak 237 pelanggaran prokes terjadi pada sepuluh hari pertama kampanye Pilkada 2020. Angka itu meningkat pada sepuluh hari…
Bawaslu menilai kampanye tatap muka masih menjadi primadona. Satu di antaranya karena publik kurang familier kampanye daring.
Bawaslu juga menindaklanjuti laporan soal dugaan pelanggaran netralitas ASN Kota Depok di Pilkada 2020.
Bawaslu juga mengingatkan bahwa ada 3 kelompok yang tidak boleh hadir dalam kampanye Pilkada 2020.
JPNN.com 
